Heboh OTT KPK di Jakut, Menkeu Tegaskan Pendampingan Hukum untuk Pegawai Pajak

Minggu, 11 Januari 2026 - 00:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan terkait pegawai pajak Jakarta Utara yang terjaring OTT KPK. (Posnews/Ist)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan terkait pegawai pajak Jakarta Utara yang terjaring OTT KPK. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Jakarta Utara.

Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai pajak yang terlibat.

Namun, ia memastikan langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pendampingan hukum tetap kami berikan karena bagaimanapun yang bersangkutan adalah pegawai Kementerian Keuangan. Namun, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Purbaya saat berada di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Pendampingan Hukum, Bukan Intervensi

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa pendampingan hukum merupakan prosedur normal dalam institusi negara.

Baca Juga :  Kebakaran Maut di Wamena, 11 Orang Tewas Terjebak di Ruko Diduga Akibat Korsleting

Oleh karena itu, Kemenkeu tidak akan membiarkan pegawainya menghadapi proses hukum sendirian, tanpa mencampuri kewenangan aparat penegak hukum.

“Pendampingan bukan berarti intervensi. Proses hukum tetap kami hormati sepenuhnya,” tegasnya.

OTT KPK di Jakarta Utara

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Jakarta Utara pada Sabtu (10/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim satgas KPK mengamankan pejabat DJP Kemenkeu Kantor Wilayah Jakarta Utara beserta sejumlah pihak lain.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyebut pegawai pajak yang diamankan diduga terlibat dalam praktik suap pengurangan nilai pajak.

“Benar, pegawai pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara,” ujar Fitroh kepada wartawan.

Baca Juga :  Indonesia Desak Transparansi Pemblokiran Akun Anak di Bawah 16 Tahun

Meski demikian, KPK belum membeberkan identitas lengkap para pihak yang diamankan. Berdasarkan informasi sementara, salah satu pihak yang ditangkap berstatus pejabat setingkat kepala kantor pajak, bersama pihak terkait lainnya.

Selain mengamankan para terduga pelaku, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam OTT tersebut. Fitroh menyebut, nilai uang yang diamankan mencapai ratusan juta rupiah, termasuk mata uang asing (valas).

“Jumlah pastinya masih dihitung. Sementara ada ratusan juta rupiah dan juga valas,” ungkapnya.

Saat ini, seluruh pihak yang diamankan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

KPK masih terus mendalami perkara ini guna menentukan status hukum para terduga pelaku.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sempat Ditangkap Israel, 9 WNI Relawan Gaza Akhirnya Tiba di Indonesia
Marco Rubio Lawat India guna Pulihkan Hubungan Dagang
Bareskrim Selidiki Blackout Sumatera, Kabel SUTET Putus di Jambi Diuji Forensik
Prancis Larang Masuk Menteri Keamanan Israel
WHO Nyatakan Wabah Strain Bundibugyo sebagai Ancaman Global
Trump Klaim Kesepakatan Damai dengan Iran Hampir Tuntas
Brimob Polda Metro Gagalkan Tawuran dan Balap Liar, Celurit hingga Narkoba Disita
SpaceX Uji Coba Roket Terkuat dalam Sejarah Jelang Misi Bulan

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 17:24 WIB

Sempat Ditangkap Israel, 9 WNI Relawan Gaza Akhirnya Tiba di Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 - 17:14 WIB

Marco Rubio Lawat India guna Pulihkan Hubungan Dagang

Minggu, 24 Mei 2026 - 17:00 WIB

Bareskrim Selidiki Blackout Sumatera, Kabel SUTET Putus di Jambi Diuji Forensik

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:11 WIB

Prancis Larang Masuk Menteri Keamanan Israel

Minggu, 24 Mei 2026 - 15:06 WIB

WHO Nyatakan Wabah Strain Bundibugyo sebagai Ancaman Global

Berita Terbaru

Misi merajut kembali aliansi. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengunjungi India untuk memulihkan hubungan yang sempat retak akibat sengketa tarif dan perbedaan pandangan strategis terkait kawasan Asia Selatan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Marco Rubio Lawat India guna Pulihkan Hubungan Dagang

Minggu, 24 Mei 2026 - 17:14 WIB

Sanksi diplomatik Paris. Pemerintah Prancis resmi melarang Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memasuki wilayahnya sebagai respons atas sikap kontroversialnya terhadap aktivis bantuan Gaza. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Prancis Larang Masuk Menteri Keamanan Israel

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:11 WIB

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Uganda sebagai darurat internasional. Dok: (AP Photo/Moses Sawasawa)

KESEHATAN

WHO Nyatakan Wabah Strain Bundibugyo sebagai Ancaman Global

Minggu, 24 Mei 2026 - 15:06 WIB