LONDON, POSNEWS.CO.ID – Hubungan diplomatik antara London dan Washington memasuki fase “pembekuan” yang lebih dalam. Pemerintah Inggris mengonfirmasi bahwa undang-undang untuk meratifikasi kesepakatan Kepulauan Chagos telah kehabisan waktu di parlemen.
Dalam konteks ini, kegagalan legislasi tersebut merupakan dampak langsung dari perubahan sikap mendadak Presiden Donald Trump. Oleh karena itu, London memilih untuk menunda pengalihan kedaulatan guna menghindari konfrontasi lebih lanjut dengan sekutu terbesarnya di tahun 2026 ini.
Trump: Penyerahan Chagos Adalah “Kebodohan Besar”
Presiden Donald Trump memicu krisis diplomatik ini dengan mencabut dukungan Washington terhadap perjanjian tersebut pada Januari lalu. Melalui media sosial, Trump secara eksplisit menyebut rencana penyerahan kepulauan di Samudra Hindia itu sebagai tindakan yang sangat bodoh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, Trump khawatir bahwa Mauritius tidak akan mampu menjamin keamanan operasional pangkalan Diego Garcia dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, Gedung Putih memberikan tekanan hebat kepada pemerintahan Keir Starmer untuk membatalkan proses tersebut. Sebagai hasilnya, tagihan ratifikasi tersebut tidak akan masuk dalam pidato Raja Charles III pada sesi parlemen berikutnya yang dimulai 13 Mei mendatang.
Diego Garcia: Benteng Utama Perang Iran
Pangkalan militer di Diego Garcia kini memegang peranan yang semakin krusial bagi strategi militer Amerika Serikat. Fasilitas ini mendukung operasi pengeboman udara dalam kampanye militer AS-Israel terhadap target-target rudal di Iran.
Meskipun demikian, PM Keir Starmer sempat mencoba membatasi penggunaan pangkalan tersebut hanya untuk serangan terhadap situs peluncuran misil. Starmer menolak izin penggunaan basis Inggris bagi target non-militer lainnya. Akibatnya, Trump mengejek Starmer sebagai sosok yang “bukan Winston Churchill” dan melontarkan kritik pedas terhadap kapabilitas Angkatan Laut Inggris.
Ancaman Pengaruh Rusia dan Tiongkok
Pihak oposisi di Inggris, termasuk Partai Konservatif dan Reform UK, menyambut baik penangguhan kesepakatan ini. Menurut mereka, menyerahkan kedaulatan Chagos kepada Mauritius justru akan membuka celah bagi pengaruh militer Rusia dan Tiongkok di Samudra Hindia.
Selain itu, Mauritius dipandang sebagai aktor yang sangat rentan terhadap infiltrasi intelijen asing. Dalam hal ini, mempertahankan kendali penuh Inggris atas gugusan 60 pulau tersebut dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menjamin keamanan operasional pangkalan selama 99 tahun ke depan sesuai rencana sewa balik (lease back).
Nasib 10.000 Warga Chagos yang Terusir
Di tengah perdebatan kekuatan besar, komunitas warga Chagos kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebanyak 10.000 pengungsi Chagos dan keturunan mereka kini harus menelan pil pahit karena kepulangan mereka kembali tertunda tanpa batas waktu.
Meskipun PBB dan Mahkamah Internasional telah mendesak Inggris untuk mengakhiri kolonialisme di sana, warga lokal mengaku tidak pernah dilibatkan dalam negosiasi. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum ini memicu rasa frustrasi yang mendalam bagi mereka yang telah berjuang di pengadilan Inggris selama puluhan tahun.
Menanti Restu Washington
Masa depan Kepulauan Chagos kini sepenuhnya bergantung pada kemauan politik di Gedung Putih. Pada akhirnya, Inggris tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak Presiden Trump guna menjaga integritas pangkalan militer bersama.
Dengan demikian, masyarakat internasional memantau apakah kesepakatan ini benar-benar mati atau hanya sekadar “hibernasi” diplomatik. Di tahun 2026 yang penuh gejolak keamanan regional, Diego Garcia tetap berdiri sebagai aset militer paling strategis yang tidak akan Washington lepaskan demi alasan kedaulatan apa pun.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
