TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Jepang sedang mengalami pergeseran tektonik dalam kebijakan keamanannya. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Negeri Sakura mengambil langkah-langkah berani yang menabrak tabu pasca-perang.
Namun, langkah tersebut memicu badai kritik. Sorotan tajam tertuju pada komentar seorang pejabat senior di Kantor Perdana Menteri yang menyarankan agar Jepang “memiliki senjata nuklir”.
Pernyataan ini menantang langsung “Tiga Prinsip Non-Nuklir” yang telah lama Jepang junjung. Seketika, kemarahan meledak di seluruh negeri. Oposisi politik, media, hingga penyintas bom atom mengecam keras gagasan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tuntutan Pemecatan dan Resolusi Hiroshima
Yoshihiko Noda, pemimpin Partai Demokrat Konstitusional Jepang, mendesak Takaichi untuk memecat pejabat terkait. “Menunjuk seseorang yang menganjurkan persenjataan nuklir ke pos keamanan utama adalah tindakan yang tidak pantas secara fundamental,” tegas Noda.
Kekhawatiran semakin dalam setelah muncul laporan bahwa Takaichi sedang menjajaki revisi Strategi Keamanan Nasional. Kabarnya, revisi ini berpotensi mengubah prinsip larangan senjata nuklir.
Taku Yamazoe dari Partai Komunis Jepang menyebut retorika ini “benar-benar tidak dapat diterima”. Senada dengan itu, Majelis Prefektur Hiroshima dengan suara bulat mengesahkan resolusi yang mendesak pemerintah pusat untuk tetap memegang teguh prinsip non-nuklir demi menghormati korban tragedi 1945.
“Pedagang Kematian”
Di sisi lain, Jepang juga mempercepat pelonggaran pembatasan ekspor senjata. Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi baru saja menghadiri peluncuran fregat kelas Mogami terbaru di Nagasaki.
Koizumi secara terbuka menyatakan niat Jepang untuk “memasarkan kapal-kapal tersebut secara global”. Faktanya, koalisi pemerintah telah sepakat untuk merevisi pedoman transfer peralatan pertahanan, yang secara efektif mencabut larangan ekspor senjata mematikan.
Langkah ini memicu tuduhan pedas. Yamazoe menuduh pemerintahan Takaichi mengubah Jepang menjadi “pedagang kematian” (merchant of death). Menurutnya, negara tidak seharusnya mencari untung dari penjualan senjata dan harus kembali ke identitasnya sebagai negara damai.
Puluhan ribu warga bahkan telah menandatangani petisi menolak deregulasi ekspor senjata mematikan tersebut.
Militerisasi Pulau Barat Daya
Ketegangan juga meningkat di wilayah barat daya. Jepang mengintensifkan penyebaran militer di pulau-pulau yang dekat dengan Taiwan. Koizumi menyebut penguatan pertahanan di sana sebagai hal yang “mendesak” karena lingkungan keamanan yang memburuk.
Rencana penyebaran unit rudal permukaan-ke-udara di Yonaguni dan rudal anti-kapal jarak jauh di Kumamoto terus berjalan cepat. Bahkan, Kementerian Pertahanan baru saja menandatangani sewa tanah untuk unit radar di Pulau Kita-Daito.
Pengamat memperingatkan bahaya tren ini. Bagi mereka, kebangkitan kekuatan sayap kanan dan ekspansi militer mencerminkan pola sejarah lama yang dibenarkan atas nama “krisis kelangsungan hidup nasional”.
Akibatnya, langkah agresif ini mengirimkan sinyal permusuhan ke negara tetangga. Jepang berisiko mengubah pulau-pulau tersebut menjadi landasan peluncuran serangan militer, yang nantinya akan mengundang tindakan balasan yang kuat dan semakin mengguncang perdamaian regional.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
Sumber Berita: The Guardian
