WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Gedung Putih tengah sibuk menyusun strategi besar menjelang akhir tahun. Amerika Serikat (AS) bersiap mengumumkan transisi krusial menuju fase kedua proses perdamaian Gaza.
Sumber pejabat AS dan Barat membocorkan rencana tersebut. Kabarnya, Presiden Donald Trump menargetkan pengumuman resmi sebelum perayaan Natal. Fokus utamanya adalah pelucutan senjata Hamas secara bertahap dan pembentukan struktur pemerintahan baru bagi wilayah kantong tersebut.
Langkah ini diambil karena urgensi situasi di lapangan. Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak 10 Oktober, kondisi di Gaza masih sangat rapuh.
Faktanya, kekerasan belum berhenti total. Serangan Israel telah menewaskan 366 warga Palestina, sementara serangan Hamas menewaskan beberapa tentara Israel selama masa jeda ini. Oleh karena itu, analis menilai Washington ingin segera masuk ke Fase 2 demi mencegah kembalinya perang skala penuh.
“Board of Peace” dan Pasukan Internasional
Apa isi Fase 2 tersebut? Rencananya mencakup penarikan lebih lanjut pasukan Israel dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Selain itu, akan dibentuk badan pemerintahan transisi yang bernama “Board of Peace” (Dewan Perdamaian).
Dewan Keamanan PBB baru saja memberikan lampu hijau untuk kedua struktur ini. Menurut laporan Axios, pejabat AS sedang mengebut finalisasi rencana tersebut agar siap luncur dalam dua hingga tiga minggu ke depan.
Badan pemerintahan baru ini diperkirakan akan diisi oleh sekitar 10 pemimpin dari negara-negara Arab dan Barat. Nantinya, mereka akan bekerja di bawah kerangka kerja yang diawasi langsung oleh Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hamas: Senjata Hilang Jika Pendudukan Hilar
Negosiasi alot sedang berlangsung di belakang layar antara AS, Qatar, Mesir, dan Turki dengan pihak Hamas. Intinya, Hamas diminta mundur dari pemerintahan Gaza dan memulai proses pelucutan senjata.
Proposal tersebut mengatur skema bertahap. Hamas harus menyerahkan senjata berat terlebih dahulu, baru kemudian melucuti senjata ringan.
Khalil al-Hayya, kepala Hamas di Gaza, memberikan respons bersyarat pada Sabtu lalu. Ia menegaskan kelompoknya hanya akan meletakkan senjata jika pendudukan Israel berakhir sepenuhnya.
“Senjata kami terkait dengan keberadaan pendudukan dan agresi. Jika pendudukan berakhir, senjata ini akan diserahkan kepada negara,” janjinya dalam wawancara dengan Al Jazeera.
Penolakan Perwalian Asing
Di sisi lain, suara penolakan terdengar keras dari pemimpin Hamas di luar negeri, Khaled Mashal. Ia menentang segala bentuk perwalian atau trusteeship internasional atas Gaza.
Mashal menuduh Israel menggunakan taktik perundungan (bullying) untuk memaksa kawasan tunduk. Baginya, rakyat Palestina harus memerintah wilayah mereka sendiri tanpa campur tangan asing.
“Kami tidak menerima segala bentuk perwalian atas Gaza,” tegas Mashal.
Sementara itu, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani membunyikan alarm bahaya di Forum Doha. Ia memperingatkan bahwa gencatan senjata telah mencapai “momen kritis”.
Tanpa kemajuan segera menuju perjanjian permanen, kesepakatan yang ada berisiko runtuh total. Maka, pengumuman Trump sebelum Natal nanti akan menjadi pertaruhan besar bagi masa depan perdamaian di Timur Tengah.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
