JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus hukum yang menjerat Amsal Sitepu makin memanas dan memicu sorotan tajam di Senayan.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, secara tegas mendesak pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Karo beserta seluruh jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut.
Dalam rapat panas Komisi III DPR RI, Kamis (2/4/2026), Hinca menilai ada dugaan kesalahan fatal dalam proses hukum kasus Amsal Sitepu yang tidak bisa ditoleransi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tarik Kajari, tarik semua yang terlibat! Ini kesalahan fatal. Harus ada pertanggungjawaban, bahkan permintaan maaf,” tegas Hinca lantang.
DPR Geram: Copot, Evaluasi, dan Minta Maaf
Hinca menekankan, langkah pencopotan penting sebagai bentuk ketegasan sekaligus pembelajaran agar aparat penegak hukum tidak mengulang kesalahan serupa.
Ia juga meminta jalur koordinasi sampai ke Kejaksaan Agung agar persoalan ini ditangani serius hingga ke tingkat pusat.
Senada, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan evaluasi terhadap jaksa sangat mungkin berujung pencopotan jika terbukti ada pelanggaran.
Meski menuai polemik, DPR menegaskan proses hukum terhadap Amsal Sitepu tidak boleh dihentikan begitu saja.
Hinca menekankan pentingnya profesionalitas dan kepastian hukum.
“Tidak bisa dihentikan begitu saja. Tapi harus dibenahi. Kalau perlu, dicopot dulu, dibina ulang,” ujarnya.
Kontroversi “Brownies” Bikin Heboh
Di sisi lain, pihak Kejaksaan Negeri Karo membantah tudingan intimidasi terhadap Amsal Sitepu.
Isu mencuat setelah adanya pemberian sekotak brownies kepada Amsal di dalam tahanan.
Jaksa Wira Arizona menegaskan pemberian tersebut murni bentuk kemanusiaan, bukan tekanan atau intimidasi.
“Itu tidak benar ada intimidasi. Tidak ada pembicaraan apa pun saat penyerahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemberian makanan itu merupakan respons atas permintaan tahanan yang mengaku kekurangan makanan.
Bahkan, menurutnya, praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak 2024 di wilayah Karo.
Pemeriksaan Tanpa Pengacara Jadi Sorotan
Namun, fakta lain ikut mencuat. Wira mengakui sempat memeriksa Amsal di Rumah Tahanan Tanjung Gusta tanpa kehadiran pengacara, meski telah berkoordinasi sebelumnya.
Hal ini menambah daftar kontroversi dalam penanganan kasus tersebut.
Kasus Amsal Sitepu kini menjadi ujian serius bagi integritas aparat penegak hukum. DPR menuntut transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam setiap proses hukum.
Publik pun menanti langkah tegas dari Kejaksaan untuk menindaklanjuti polemik ini.
Jika terbukti ada pelanggaran, bukan hanya pencopotan yang mengancam, tetapi juga sanksi lebih berat demi menjaga kepercayaan masyarakat. (red)
Editor : Hadwan
