Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Telusuri Peran Pejabat Kemenkes dan Bupati

Jumat, 21 November 2025 - 17:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. (Posnews/Ist)

Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim) gterus bergulir. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sesditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes 2024–2025, Andi Saguni, sebagai saksi dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Koltim.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, pemeriksaan ini memanaskan kembali penyelidikan yang sebelumnya menyeret Bupati Koltim, Abdul Azis.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan saksi digelar hari ini, Jumat (21/11/2025).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK pembangunan RSUD Koltim,” ujarnya.

Selanjutnya, penyidik KPK juga memanggil dan memeriksa Thian Anggy Soepaat, Staf Gudang KSO PT PCP, PT RBM, dan PT PA. Selanjutnya, keduanya langsung memenuhi panggilan dan penyidik KPK segera memeriksa mereka di Gedung KPK.

Baca Juga :  Diduga Curi HP, Wanita di Pasar Minggu Ditangkap Warga Saat Kembali Ambil Sandal

“Mereka langsung memenuhi panggilan dan pemeriksaan KPK.”

Kasus Makin Melebar

Dalam perkembangan berbeda, KPK sudah menetapkan Bupati Koltim, Abdul Azis (ABZ), sebagai tersangka dugaan suap proyek peningkatan fasilitas RSUD Pratama menjadi Kelas C. Petugas menciduk Abdul Azis lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Tak berhenti di situ, penyidik juga menjerat empat tersangka lain, yakni:

  • Andi Lukman Hakim (ALH) – PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD
  • Ageng Dermanto (AGD) – PPK proyek
  • Deddy Karnady (DK) – Pihak swasta
  • Arif Rahman (AR) – Pihak swasta
Baca Juga :  Cegah Mikroplastik di Jakarta, Gubernur DKI Dorong Penggunaan Masker dan Proyek PLTSa

Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa peningkatan status perkara ditempuh setelah tim mengamankan minimal dua alat bukti kuat.

“KPK langsung menaikkan perkara ke penyidikan dan menetapkan lima orang sebagai tersangka,” tegasnya.

DK dan AR sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, ABZ, AGD, dan ALH sebagai penerima suap dikenakan Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11, serta Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota
Dikejar hingga Dikeroyok di PIK, 2 Terduga Pelaku Penyerangan Polisi Diringkus
Kapolri Suyudi Rombak Polda Metro Jaya, Dansat Brimob hingga Kapolres Berganti
Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya
Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Rp9 Triliun, Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi
Nikah Siri Baru 3 Bulan, Pasutri di Tangerang Diduga Kelola Prostitusi di Kontrakan
Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
Tawuran Maut di JGC Cakung, Remaja 16 Tahun Tewas Dibacok, 5 Orang Ditangkap

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:09 WIB

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota

Minggu, 22 November 2026 - 16:58 WIB

Dikejar hingga Dikeroyok di PIK, 2 Terduga Pelaku Penyerangan Polisi Diringkus

Minggu, 22 November 2026 - 14:47 WIB

Kapolri Suyudi Rombak Polda Metro Jaya, Dansat Brimob hingga Kapolres Berganti

Minggu, 22 November 2026 - 14:08 WIB

Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 - 05:29 WIB

Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Rp9 Triliun, Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi

Berita Terbaru