KPK Bongkar Skandal Kuota Haji 2024, Dokumen Rahasia Disita

Rabu, 20 Agustus 2025 - 14:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

JAKARTA, ONLINEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah empat lokasi terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan penting.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan pada Selasa (19/8/2025). “KPK melanjutkan penggeledahan di tiga kantor asosiasi penyelenggara haji dan satu rumah milik pihak biro travel,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Menurut Budi, tim menemukan berbagai dokumen serta bukti elektronik terkait dugaan jual-beli kuota tambahan haji. Namun, ia tidak merinci lokasi pasti penyitaan barang bukti tersebut.

Baca Juga :  Tarif Trump Makan Korban: Raksasa Baja Kanada Algoma Steel PHK 1.000 Pekerja

Dugaan Penyimpangan Kuota Tambahan

Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa kasus ini berkaitan dengan pembagian 20 ribu kuota tambahan haji tahun 2024.

Sesuai aturan, kuota tambahan seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pembagian dilakukan secara rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Baca Juga :  Polsek Tanjung Priok Buru Jaringan Penggelapan Mobil Rental, 2 Pelaku Masih Buron

Keterangan Agen Travel Haji

Dalam penyelidikan, KPK sudah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk agen travel haji. Keterangan ini dinilai penting untuk mengungkap mekanisme distribusi kuota tambahan.

KPK menegaskan akan terus menelusuri dugaan penyimpangan ini hingga tuntas. (red)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Keamanan Melampaui Senjata: Membedah Politik Luar Negeri Feminis
Nicolas Zepeda Divonis Penjara Seumur Hidup atas Pembunuhan Mahasiswi Jepang
Kedaulatan Digital: Menjerat Raksasa Teknologi dalam Rezim Pajak Global 2026
Aturan Baru PP TUNAS Berlaku Hari Ini, Platform Digital Wajib Lindungi Anak
Viral! Ustadz Dihakimi Massa di Karawang, Kepergok Selingkuh dengan Istri Orang
Forum Boao 2026 Proyeksikan Asia Tumbuh 4,5 Persen
Bareskrim Bongkar Judi Online Rp55 Miliar, Berkas Tersangka Dilimpahkan ke Jaksa
Cuaca Jabodetabek dan Kota Indonesia 28 Maret 2026, BMKG Prediksi Hujan dan Petir

Berita Terkait

Sabtu, 28 Maret 2026 - 10:07 WIB

Keamanan Melampaui Senjata: Membedah Politik Luar Negeri Feminis

Sabtu, 28 Maret 2026 - 09:53 WIB

Nicolas Zepeda Divonis Penjara Seumur Hidup atas Pembunuhan Mahasiswi Jepang

Sabtu, 28 Maret 2026 - 08:59 WIB

Kedaulatan Digital: Menjerat Raksasa Teknologi dalam Rezim Pajak Global 2026

Sabtu, 28 Maret 2026 - 07:01 WIB

Aturan Baru PP TUNAS Berlaku Hari Ini, Platform Digital Wajib Lindungi Anak

Sabtu, 28 Maret 2026 - 06:49 WIB

Viral! Ustadz Dihakimi Massa di Karawang, Kepergok Selingkuh dengan Istri Orang

Berita Terbaru

Ilustrasi, Mendefinisikan ulang kedaulatan. Politik Luar Negeri Feminis (FFP) menggeser fokus diplomasi dari perlombaan senjata menuju kesejahteraan manusia dan kesetaraan gender sebagai pilar stabilitas global. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Keamanan Melampaui Senjata: Membedah Politik Luar Negeri Feminis

Sabtu, 28 Mar 2026 - 10:07 WIB