PORT-AU-PRINCE, POSNEWS.CO.ID – Gejolak politik di Haiti memasuki babak baru yang berbahaya. Pada hari Jumat (24/1), dua pemimpin Dewan Presiden Transisi (CPT) menegaskan niat mereka untuk melanjutkan rencana pemecatan Perdana Menteri Alix Didier Fils-Aime.
Mereka mengambil langkah ini dengan menantang peringatan keras dari Amerika Serikat, donor utama dan kekuatan berpengaruh di wilayah tersebut.
Leslie Voltaire, anggota Dewan Transisi, menegaskan otoritas lembaganya dalam konferensi pers. “Kamilah yang menunjuk Didier Fils-Aime pada November 2024. Kamilah yang bekerja dengannya selama setahun, dan terserah pada kami untuk mengeluarkan keputusan baru yang menunjuk perdana menteri baru,” tegas Voltaire.
Dewan ini, yang bertindak sebagai eksekutif tertinggi negara, memiliki rekam jejak bongkar-pasang kabinet. Sebelumnya, mereka memecat perdana menteri pertama mereka hanya enam bulan setelah menjabat.
“Kriminal Berdasi” vs “Kriminal Bersandal Jepit”
Sementara itu, Fils-Aime tidak tinggal diam. Berbicara di sebuah acara kepolisian pada hari yang sama, ia melontarkan serangan balik yang tajam. Ia menegaskan bahwa “kriminal berdasi atau kriminal bersandal jepit”—merujuk pada politisi korup dan anggota geng jalanan—tidak akan mendikte hukum.
“Siapa pun yang melawan polisi atau negara akan menghadapi respons tegas tanpa kelemahan, tanpa kompromi,” ancam Fils-Aime.
Di acara tersebut, Kuasa Usaha AS Henry Wooster memberikan dukungan terbuka. Ia menyebut “penting” bagi Fils-Aime untuk tetap menjabat. Tujuannya adalah menjaga kelangsungan perang melawan geng bersenjata yang telah melumpuhkan ibu kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Telepon Panas dari Marco Rubio
Ketegangan ini menarik perhatian langsung Washington. Juru bicara pemerintah AS mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah melakukan panggilan telepon dengan Fils-Aime pada Jumat pagi.
Rubio menekankan pentingnya stabilitas dan mendesak pembubaran dewan pada akhir mandatnya, yakni 7 Februari mendatang. Selanjutnya, Rubio juga melontarkan ancaman serius: akan ada “harga mahal” (steep cost) bagi politisi yang Washington anggap korup.
Akan tetapi, Dewan Transisi tampaknya mengabaikan ancaman itu. Voltaire dan rekannya, Edgard Leblanc Fils, mengecam komentar AS sebagai tindakan yang tidak menghormati kedaulatan negara.
Skenario Pengganti dan Tuduhan Korupsi
Laporan menyebutkan bahwa lima dari sembilan anggota dewan telah menandatangani resolusi pemecatan Fils-Aime. Louis Gerard-Gilles, salah satu anggota yang mendukung langkah tersebut, berbicara kepada Radio Kiskeya. Ia menyebut Menteri Keuangan Alfred Metellus—seorang veteran sektor publik—sebagai pengganti potensial.
Meskipun demikian, resolusi itu belum sah secara hukum karena pihak berwenang belum menerbitkannya dalam lembaran negara resmi (official gazette).
Dewan Transisi sendiri tidak sepi dari skandal. Sejak mulai bertugas pada April 2024 untuk mengawasi transisi menuju pemilu, pertikaian internal dan tuduhan korupsi mewarnai masa jabatan mereka.
Tahun lalu, pengadilan Haiti membatalkan panggilan terhadap tiga anggota dewan yang menghadapi tuduhan korupsi dengan alasan kekebalan jabatan. Ironisnya, dua dari tiga anggota yang terlindungi hukum tersebut kini menjadi penanda tangan resolusi untuk menggulingkan Perdana Menteri.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
Sumber Berita: Reuters
