BEIRUT, POSNEWS.CO.ID – Stabilitas politik di Lebanon kembali berada di ujung tanduk. Kelompok Hezbollah secara resmi menolak instruksi pemerintah terkait rencana pelucutan senjata oleh tentara nasional pada Selasa (17/2/2026).
Perselisihan ini bermula ketika kabinet Lebanon menetapkan tenggat waktu empat bulan bagi militer untuk memperluas kendali senjata di wilayah utara Sungai Litani hingga Sungai Awali di Sidon. Langkah ini merupakan bagian dari mandat pemerintah sejak Agustus 2025 guna memastikan seluruh persenjataan kelompok non-negara berada di bawah otoritas resmi.
Penolakan Keras Naim Qassem
Sekretaris Jenderal Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, memberikan tanggapan pedas melalui pidato resminya pada Senin malam. Ia menilai fokus pemerintah terhadap pelucutan senjata di tengah tekanan militer luar negeri adalah sebuah kekeliruan strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apa yang pemerintah lakukan dengan berfokus pada pelucutan senjata adalah kesalahan besar,” tegas Qassem. Menurutnya, isu ini justru membantu mencapai tujuan agresi Israel di wilayah Lebanon. Senada dengan itu, anggota parlemen Hezbollah Hassan Fadlallah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan bersikap lunak terhadap upaya yang mereka anggap merusak perlawanan nasional.
Krisis Kabinet dan Aksi Walk-Out
Ketegangan diplomatik ini segera merambat ke meja pemerintahan. Menteri Informasi Lebanon, Paul Morcos, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menerima laporan bulanan militer mengenai rencana kontrol senjata tersebut.
Pemerintah memberikan durasi empat bulan yang dapat mereka perpanjang berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan militer. Namun demikian, pengumuman ini memicu kemarahan delegasi Syiah di pemerintahan. Para menteri dari blok tersebut memilih keluar dari sesi kabinet sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang Washington dan Tel Aviv dukung secara implisit.
Israel: Pelucutan Senjata Adalah Prioritas
Di sisi lain, otoritas Israel memandang pelucutan senjata Hezbollah sebagai syarat mutlak bagi perdamaian kawasan. Israel berpendapat bahwa keberadaan senjata di luar kendali negara Lebanon merupakan ancaman langsung bagi warga negaranya.
Pejabat Israel menuntut agar rencana tersebut terlaksana secara penuh dan efektif, terutama di area yang berdekatan dengan perbatasan. Mereka menegaskan bahwa aktivitas militer Hezbollah yang terus berlanjut merupakan pelanggaran nyata terhadap resolusi internasional. Israel juga berjanji akan terus mengambil tindakan untuk mencegah penimbunan senjata oleh aktor-aktor yang mereka anggap musuh hingga ancaman lintas batas benar-benar hilang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
