JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, meminta aparat kepolisian mengusut tuntas teror yang menimpa sejumlah influencer dan aktivis usai mengkritik penanganan banjir dan longsor di Sumatera akhir November 2025.
Ia menekankan agar pelaku dan motif teror segera terungkap.
“Terkait maraknya teror terhadap influencer, saya minta polisi mengusut secara tuntas agar diketahui motif dan pelakunya,” ujar Pigai, Jumat (2/1/2026).
Ia menegaskan, hak berpendapat adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati, termasuk bagi influencer dan aktivis.
“Kebebasan berpendapat dijamin tanpa batas, dan negara tidak bisa menghalangi hak itu,” tambahnya.
Kritik Harus Tetap Bertanggung Jawab
Pigai juga mengingatkan agar kritik disampaikan hati-hati. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan narasi untuk popularitas atau framing yang menuduh pemerintah tanpa bukti.
Menurutnya, praktik seperti ad hominem, manipulasi emosi, dan generalisasi berlebihan kerap memicu persepsi salah di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan mudah terpengaruh pola pikir sesat. Nilai informasi secara rasional dan objektif, terutama di media sosial,” tegas Pigai.
Ancaman dan Teror Terhadap Kreator Konten
Beberapa influencer melaporkan teror di kediaman pribadi mereka, termasuk Ramon Dony Adam alias DJ Donny, Sherly Annavita, dan Chiki Fawzi.
DJ Donny mendapat ancaman dua kali, termasuk pengiriman bangkai ayam dan pelemparan molotov ke rumahnya pada 29 dan 31 Desember 2025.
Sherly Annavita melaporkan mobilnya dicoret-coret, sedangkan Chiki Fawzi mendapat ancaman digital.
Greenpeace Indonesia juga melaporkan aktivisnya, Iqbal Damanik, menerima teror berupa bangkai ayam dan pesan ancaman:
“Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu. Mulutmu harimaumu.”
Pemerintah Tegaskan Penanganan Bencana Serius
Pigai menegaskan pemerintah telah bekerja nyata dalam penanganan bencana di Sumatera melalui tahap tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur.
Presiden rutin meninjau Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk memastikan pemulihan masyarakat terdampak.
Ia menolak keras framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror.
Menurut Pigai, pelaku teror bukanlah negara atau aparat pemerintah. Kritik tetap dihormati, tetapi harus berbasis fakta dan tidak dimanipulasi demi popularitas.
Penulis : Hadwan
Editor : Hadwan
