Meski Dana Transfer Pusat Dipotong, KJP dan KJMU di Jakarta Tetap Berlanjut

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
(Posnews/Kominfo)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Posnews/Kominfo)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak akan menghentikan program prioritas meski pemerintah pusat memangkas dana transfer.

Program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah, tetap berjalan normal.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan KJP dan KJMU sebagai jaring pengaman sosial pendidikan tidak boleh terganggu.

“Saya akan berusaha maksimal menjaga keberlangsungan KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta program lain yang menyentuh kepentingan rakyat banyak,” tegas Pramono saat mengunjungi SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga :  Mengapa Berhenti Mengejar Pertumbuhan Bisa Membuat Kita Lebih Bahagia?

Dampak Pemotongan Dana

Pramono mengakui Pemprov DKI sudah menerima pemberitahuan resmi terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diputuskan Badan Anggaran DPR RI untuk efisiensi anggaran nasional.

Ia menegaskan Jakarta harus siap menghadapi kondisi apapun. “DBH dipotong atau tidak, Jakarta tetap jalan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk itu, Pemprov DKI langsung menghitung ulang proyeksi anggaran tahun depan. Pramono bahkan menggelar rapat khusus pada Jumat sore pukul 16.00 WIB bersama Kepala Bapenda dan Sekda untuk merumuskan strategi penyesuaian.

Terobosan Pembangunan Jakarta

Selain menjaga program prioritas, Pemprov DKI juga mempercepat pembangunan lewat kebijakan transparansi perizinan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). “Dulu izin KLB bisa tertahan 5 sampai 12 tahun. Sekarang kami buat transparan. Hanya 15 hari, izin harus selesai,” jelas Pramono.

Baca Juga :  Presiden Prabowo: TNI Anak Kandung Rakyat, Siap Mati Demi Negeri

Ia optimistis percepatan ini akan mendorong investasi baru dan mempercepat pembangunan Jakarta meski ada pemangkasan anggaran pusat.

Pramono menegaskan Jakarta tidak boleh berhenti berinovasi. “Dengan transparansi dan percepatan perizinan, kita bisa menggerakkan roda ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tandasnya.

Kebijakan ini membuktikan Pemprov DKI tetap berpihak pada rakyat, melindungi pendidikan, serta membuka ruang investasi agar pembangunan Jakarta terus berlanjut. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Update RSCM: Andrie Yunus Alami Luka Bakar 20 Persen, Mata Kanan Terancam
Ledakan Misterius di Masjid Jember, Jamaah Berhamburan, Polisi Selidiki Penyebabnya
Sadis! Perampok Pukuli Lansia di Cileungsi hingga Tuli, Ternyata Sudah Beraksi di 50 TKP
Mudik Lebaran 2026 Lebih Mudah, ASDP Hapus Batas Jarak Pembelian Tiket Kapal
Polisi Sita 14 Ton Daging Domba Kedaluwarsa Impor Australia yang Siap Dijual Saat Lebaran
Cuaca Indonesia Selasa 17 Maret 2026: Jabodetabek Berawan, Hujan Mengintai Sore Hari
Jakarta Gelar Car Free Night dan Pawai Obor Raksasa Saat Malam Takbiran
Polisi Sita 86 CCTV Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus, Ribuan Rekaman Dibedah

Berita Terkait

Selasa, 17 Maret 2026 - 11:55 WIB

Update RSCM: Andrie Yunus Alami Luka Bakar 20 Persen, Mata Kanan Terancam

Selasa, 17 Maret 2026 - 11:35 WIB

Ledakan Misterius di Masjid Jember, Jamaah Berhamburan, Polisi Selidiki Penyebabnya

Selasa, 17 Maret 2026 - 05:30 WIB

Sadis! Perampok Pukuli Lansia di Cileungsi hingga Tuli, Ternyata Sudah Beraksi di 50 TKP

Selasa, 17 Maret 2026 - 05:13 WIB

Mudik Lebaran 2026 Lebih Mudah, ASDP Hapus Batas Jarak Pembelian Tiket Kapal

Selasa, 17 Maret 2026 - 04:57 WIB

Polisi Sita 14 Ton Daging Domba Kedaluwarsa Impor Australia yang Siap Dijual Saat Lebaran

Berita Terbaru