Pemulihan Bencana Sumatra Ditarget Tuntas 3 Tahun, Anggaran Capai Rp100 Triliun

Senin, 25 Mei 2026 - 18:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan terkait rencana pemulihan bencana Sumatra di Kompleks Parlemen Senayan. (Posnews/Ist)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan terkait rencana pemulihan bencana Sumatra di Kompleks Parlemen Senayan. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatra selesai dalam tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) selama periode tersebut.

“Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan juga didukung DPR RI,” ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggaran Dibagi Bertahap hingga 2028

Tito menjelaskan, anggaran dibagi ke beberapa tahun. Pada 2026 dialokasikan Rp38,9 triliun, kemudian 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan 2028 sekitar Rp28,2 triliun.

Menurut dia, dana terbesar akan disalurkan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sungai, sekolah, dan jembatan.

Baca Juga :  Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Waspada Hujan Lebat Siang hingga Sore

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi sekitar Rp7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

Lebih lanjut, pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap rampung paling lambat 2027 agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).

“Jangan terlalu lama di hunian sementara,” tegas Tito.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penanganan infrastruktur, relokasi sekolah, hingga normalisasi sungai secara bertahap.

Pemulihan Layanan Publik Mulai Normal

Tito juga memastikan layanan pemerintahan di daerah terdampak sudah kembali berjalan normal.

Aktivitas pemerintahan di tingkat kabupaten hingga desa mulai pulih, meski sebagian warga masih berada di huntara atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Baca Juga :  Truk Kontainer Terbakar di Sunter Agung Jakarta Utara, Kerugian Rp100 Juta

Layanan dasar seperti listrik, BBM, rumah sakit, hingga internet juga sudah kembali beroperasi, meski masih ada wilayah terisolasi akibat longsor.

Di sektor pendidikan, dari 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 sekolah telah kembali digunakan setelah perbaikan. Sisanya masih dalam tahap relokasi atau penggunaan ruang belajar darurat.

“Sekarang kita masuk tahap menuju pemulihan permanen atau rehab rekon,” kata Tito.

11.512 Program Pemulihan Disiapkan

Pemerintah juga telah menyusun rencana induk (Renduk) yang memuat 11.512 program pemulihan dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk periode 2026–2028.

Prioritas 2026 difokuskan pada infrastruktur dasar, relokasi sekolah, serta percepatan pembangunan huntap sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh pascabencana Sumatra. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dunia Makin Percaya Indonesia, Prabowo Perintahkan Rosan Umumkan Data Investasi
Aksi Demo Mahasiswa Disorot, Polisi Ungkap Kronologi Pemberitahuan WhatsApp
Ketua BEM UI Balas Polisi Soal Demo Bundaran HI: Hak Konstitusional, Bukan Minta Izin
Pemerintah Pastikan Seluruh Warga Berhak Bansos Masuk Sistem Perlinsos
Israel Gempur Lebanon Selatan di Tengah Isyarat Damai
Pelaku Usaha Diingatkan, Wajib Halal Mulai Berlaku Oktober 2026
Aparat Bongkar Pengiriman Ilegal 100 Satwa Endemik Papua Lewat Jalur Laut
Gunakan Visa Turis untuk Cari Uang, 25 WNA Langsung Dideportasi

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 22:30 WIB

Dunia Makin Percaya Indonesia, Prabowo Perintahkan Rosan Umumkan Data Investasi

Minggu, 14 Juni 2026 - 22:12 WIB

Aksi Demo Mahasiswa Disorot, Polisi Ungkap Kronologi Pemberitahuan WhatsApp

Minggu, 14 Juni 2026 - 21:48 WIB

Ketua BEM UI Balas Polisi Soal Demo Bundaran HI: Hak Konstitusional, Bukan Minta Izin

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:21 WIB

Israel Gempur Lebanon Selatan di Tengah Isyarat Damai

Minggu, 14 Juni 2026 - 16:56 WIB

Pelaku Usaha Diingatkan, Wajib Halal Mulai Berlaku Oktober 2026

Berita Terbaru