JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan bahwa analisis dan evaluasi harus menjadi budaya kerja yang memperkuat birokrasi profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Iqbal menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Analisis dan Evaluasi Bulan Juni 2026 yang sekaligus menutup pelaksanaan evaluasi Semester I Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh dipandang sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai alat manajemen untuk mengukur efektivitas program, penggunaan anggaran, kualitas layanan, dan proses kerja organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Analisis dan evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen manajemen untuk memastikan setiap program, anggaran, dan layanan berjalan sesuai target serta memberi manfaat bagi organisasi,” ujar Iqbal, Rabu (29/7/2026).
Dorong Reformasi Birokrasi
Iqbal menilai birokrasi modern harus mampu menunjukkan hasil nyata, dampak, dan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, hasil evaluasi harus menjadi dasar penguatan SAKIP, SPIP, kualitas pelaksanaan anggaran, sistem merit, Zona Integritas, keterbukaan informasi, dan transformasi digital.
Ia juga mengajak seluruh pimpinan unit kerja menjadikan evaluasi sebagai alat kendali organisasi sekaligus dasar pengambilan keputusan dan peningkatan layanan bagi pimpinan, anggota DPD RI, dan masyarakat.
Biro OKK Raih Penghargaan Tertinggi
Dalam kesempatan tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI memberikan penghargaan kepada unit kerja dengan kinerja terbaik selama Semester I 2026.
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian (OKK) meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Juara 1 Best Performance Achievement Semester I 2026 dan Best of the Best Performance Achievement.
Sementara itu, Biro Perencanaan dan Keuangan meraih Juara 2, sedangkan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran memperoleh Juara 3 Best Performance Achievement Semester I 2026.
Di akhir sambutannya, Iqbal mengajak seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI menjadikan evaluasi sebagai budaya, akuntabilitas sebagai karakter, integritas sebagai identitas, dan pelayanan sebagai tujuan utama demi mendukung pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI. **
Editor : Hadwan
