Rusia Larang Warganya Kunjungi Negara dengan Perjanjian Ekstradisi AS

Kamis, 2 April 2026 - 16:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan warganya agar menghindari negara-negara yang memiliki kerja sama ekstradisi dengan Amerika Serikat. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan warganya agar menghindari negara-negara yang memiliki kerja sama ekstradisi dengan Amerika Serikat. Dok: Istimewa.

MOSKOW, POSNEWS.CO.ID – Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan peringatan keras bagi seluruh warga negaranya yang berencana bepergian ke luar negeri. Moskow mendesak warganya untuk menghindari negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, Rusia melihat adanya peningkatan risiko penangkapan sepihak oleh otoritas keamanan Amerika di wilayah pihak ketiga. Pihak berwenang Rusia menyebut bahwa Washington kini lebih agresif dalam memburu individu yang mereka anggap melanggar hukum AS atau masuk dalam daftar sanksi internasional.

Tuduhan “Keadilan Punitif” dan Skema Penipuan Intelijen

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa “intensitas keadilan punitif Washington” melonjak drastis pasca-pecahnya konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Bahkan, Moskow menuduh lembaga intelijen Amerika Serikat sering kali melakukan penipuan melalui tawaran komersial atau wisata yang menggiurkan.

“Agen-agen AS sering menggunakan skema penipuan untuk memancing warga Rusia ke luar negeri,” bunyi pernyataan resmi tersebut. Oleh karena itu, banyak warga Rusia berisiko terjebak dalam bidikan penegak hukum Amerika tanpa mereka sadari sebelumnya. Akibatnya, beberapa warga sering kali menghadapi penahanan langsung sesaat setelah mendarat di negara tujuan.

Baca Juga :  Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Ringan - Potensi Petir dan Angin Kencang

Daftar Negara Berisiko: Dari Eropa hingga Asia

Peringatan ini menyasar individu yang memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa mereka sedang dalam pengejaran otoritas AS. Secara khusus, Kemenlu Rusia menyebutkan sejumlah negara yang kemungkinan besar akan menyerahkan warga Rusia ke Washington. Daftar tersebut meliputi:

  1. Amerika Utara & Eropa: Britania Raya, Kanada, Swiss, dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa.
  2. Kawasan Lain: Australia, Israel, Maroko, Liberia, serta sebagian besar wilayah Amerika Latin.
  3. Asia: Sejumlah negara di Asia yang memiliki kerja sama hukum erat dengan Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Rusia mencatat bahwa lebih dari 100 warga negaranya telah pemerintah AS pindahkan secara paksa sejak tahun 2008. Kasus yang paling menonjol adalah penangkapan pedagang senjata Viktor Bout di Thailand, yang akhirnya bebas melalui pertukaran tahanan dengan bintang basket AS Brittney Griner pada 2022 lalu.

Baca Juga :  Minneapolis Membara, Agen Federal Tembak Mati Warga Sipil

Ancaman Sanksi Ekstrateritorial

Moskow juga memperingatkan dampak dari berbagai sanksi ekstrateritorial yang menyasar sektor strategis ekonomi domestik Rusia. Dalam hal ini, individu yang terlibat dalam industri tersebut berisiko menghadapi tuntutan hukum kriminal di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, kedaulatan informasi pribadi dan riwayat pekerjaan menjadi variabel yang sangat sensitif bagi setiap pelancong Rusia saat ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada akhirnya, ketegangan diplomatik antara Moskow dan Washington di tahun 2026 ini telah merambah ke ruang gerak sipil secara global. Dengan demikian, perjalanan luar negeri kini bukan lagi sekadar urusan rekreasi, melainkan sebuah pertaruhan keamanan nasional bagi warga Rusia. Dunia kini memantau apakah kebijakan “benteng perjalanan” ini akan memicu isolasi yang lebih dalam atau justru mempercepat negosiasi pertukaran tahanan di masa depan.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lebanon Selatan: Serangan Israel Tewaskan Tenaga Medis
Tulsi Gabbard Mundur dari Jabatan Direktur Intelijen Nasional
AS dan Iran Masih Berselisih Soal Nuklir dan Selat Hormuz
TNI Kirim 744 Pasukan Perdamaian ke Lebanon, Lanjutkan Misi PBB
VinFast Jual Pabrik di Vietnam dan Lepas Beban Utang
Bareskrim Polri Limpahkan Dua Kasus Narkoba dan Vape Etomidate ke Kejaksaan
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Jakarta Hujan Ringan – Bogor Berpotensi Diguyur Petir
Tanker Minyak Jepang Berhasil Tembus Blokade Selat Hormuz

Berita Terkait

Sabtu, 23 Mei 2026 - 10:11 WIB

Lebanon Selatan: Serangan Israel Tewaskan Tenaga Medis

Sabtu, 23 Mei 2026 - 09:03 WIB

Tulsi Gabbard Mundur dari Jabatan Direktur Intelijen Nasional

Sabtu, 23 Mei 2026 - 08:52 WIB

AS dan Iran Masih Berselisih Soal Nuklir dan Selat Hormuz

Sabtu, 23 Mei 2026 - 07:53 WIB

TNI Kirim 744 Pasukan Perdamaian ke Lebanon, Lanjutkan Misi PBB

Sabtu, 23 Mei 2026 - 07:49 WIB

VinFast Jual Pabrik di Vietnam dan Lepas Beban Utang

Berita Terbaru

Serangan udara Israel menewaskan sepuluh warga sipil termasuk tenaga medis di Lebanon Selatan, sementara Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap pejabat tinggi keamanan Lebanon. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Lebanon Selatan: Serangan Israel Tewaskan Tenaga Medis

Sabtu, 23 Mei 2026 - 10:11 WIB

Reshuffle kabinet berlanjut. Tulsi Gabbard resmi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Intelijen Nasional (DNI) di tengah spekulasi tekanan Gedung Putih dan isu kesehatan keluarga. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Tulsi Gabbard Mundur dari Jabatan Direktur Intelijen Nasional

Sabtu, 23 Mei 2026 - 09:03 WIB

Amerika Serikat dan Iran tetap mempertahankan posisi berseberangan terkait isu nuklir dan akses Selat Hormuz. Sementara itu, diplomasi internasional melalui Pakistan dan Qatar terus berupaya mencari jalan keluar dari krisis energi global. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

AS dan Iran Masih Berselisih Soal Nuklir dan Selat Hormuz

Sabtu, 23 Mei 2026 - 08:52 WIB

Langkah berani dari Hanoi. VinFast menjual pabrik utama mereka di Vietnam guna beralih ke model bisnis yang lebih ramping, namun langkah ini memicu kekhawatiran investor terkait tata kelola dan konflik kepentingan di grup Vingroup. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

VinFast Jual Pabrik di Vietnam dan Lepas Beban Utang

Sabtu, 23 Mei 2026 - 07:49 WIB