JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas seluruh anggota TNI-Polri yang terlibat atau melindungi kegiatan penyelundupan dan praktik ilegal lainnya.
Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Prabowo mengungkapkan, laporan terkini menunjukkan adanya keterlibatan oknum aparat dari berbagai instansi dalam kegiatan ilegal yang merugikan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya menerima laporan dari TNI, Polri, dan instansi lain terkait keterlibatan pejabat serta petugas yang ikut serta atau menutup-nutupi praktik ilegal,” tegasnya.
Lebih jauh, Prabowo menekankan, aparat yang melindungi penyelundupan maupun aktivitas ilegal harus ditindak tanpa pandang bulu. Ia meminta pimpinan TNI dan Polri bekerja serius membersihkan institusi masing-masing dari oknum yang merusak reputasi dan hukum.
“Panglima TNI dan Kapolri harus menindak aparat-aparat yang melindungi penyelundupan dan pelanggaran hukum. Ini harus dilakukan dengan tegas dan serius,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan, penyelundupan ilegal berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Ia mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Prabowo menambahkan, praktik illegal logging, tambang ilegal, dan penyelundupan masih marak meski TNI dan Polri telah dikerahkan untuk memberantasnya. “Kegiatan ilegal masih terus berlangsung, padahal kita sudah kerahkan semua kekuatan TNI dan Polri,” katanya.
Selain itu, Prabowo mengingatkan agar kekuatan korporasi tidak melebihi negara. Meski menghargai peran dunia usaha swasta, ia menegaskan, tidak boleh ada korporasi yang mengatur atau mengalahkan negara.
“Korporasi penting, tapi tidak boleh mengalahkan negara,” pungkasnya. (red)
