JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah kabar yang menyebut Kementerian HAM mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor baru pada Tahun Anggaran 2027.
Pigai menegaskan KemenHAM mengarahkan seluruh usulan anggaran kepada Komisi XIII DPR RI untuk memperkuat kelembagaan, memperluas layanan, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di berbagai daerah.
Pernyataan itu muncul setelah Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan keterangan usai rapat kerja pembahasan anggaran KemenHAM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pigai memastikan tidak ada dokumen resmi maupun paparan rapat yang memuat usulan pembangunan gedung kantor baru seperti yang beredar di publik.
“Kami dari KemenHAM RI sudah membagikan bahan resmi sebelum rapat. Semua fraksi sudah mengetahui isi usulan tersebut,” kata Pigai, Senin (15/6/2026).
Fokus Perkuat Layanan HAM
Pigai menjelaskan KemenHAM mengarahkan anggaran 2027 untuk memperkuat program penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).
Ia menegaskan KemenHAM tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengoordinasikan kebijakan HAM lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“KemenHAM menjalankan tugas mewujudkan P5HAM di berbagai sektor,” ujarnya.
Pigai menilai keberhasilan pembangunan HAM diukur dari meningkatnya perlindungan hak warga negara, bukan dari pembangunan fisik.
Ia menyebut indikatornya mencakup sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan.
Perkuat Kanwil dan SDM HAM
Pigai mengungkap KemenHAM mengalokasikan sebagian anggaran untuk memperkuat organisasi melalui pembentukan kantor wilayah (kanwil) baru di sejumlah daerah.
KemenHAM juga meningkatkan kapasitas kanwil yang memiliki beban kerja tinggi agar layanan lebih cepat dan efektif.
Selain itu, KemenHAM menyiapkan mediator dan jabatan fungsional analis HAM untuk memperluas akses layanan masyarakat.
Pigai menegaskan langkah itu memperkuat kehadiran negara dalam menangani persoalan HAM di daerah.
Pigai mengkritik pernyataan yang menyebut KemenHAM mengusulkan anggaran pembangunan kantor baru.
Ia menegaskan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan dokumen resmi pembahasan anggaran.
“Jika Ketua Komisi XIII DPR RI punya marwah, seharusnya pernyataan itu dihapus karena tidak berbukti dan tidak kredibel,” tegas Pigai.
Pigai memastikan KemenHAM mengarahkan anggaran 2027 untuk memperkuat pelayanan publik, perlindungan hak warga negara, dan penegakan HAM, bukan untuk membangun gedung kantor baru. **
Editor : Hadwan
