JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diam-diam melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI.
Prosesi pelantikan itu digelar tertutup di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/4/2026), dan langsung memicu sorotan publik.
Tak sekadar pelantikan biasa, Pramono menerapkan skema bertahap yang bikin publik penasaran.
Strategi ini sengaja disusun untuk menjaga stabilitas pemerintahan Ibu Kota agar tetap solid tanpa celah kekosongan jabatan.
Pelantikan Berdasarkan Rekomendasi BKN dan DPRD
Pramono menegaskan, pelantikan ini tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1903/B-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 10 April 2026.
Selain itu, Pemprov juga mempertimbangkan Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 462/KG.00.00 tanggal 14 April 2026, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 hingga 388 Tahun 2026.
“Total ada 11 pejabat yang kami lantik. Namun, waktu efektif menjabatnya berbeda-beda,” tegas Pramono.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Skema Bertahap, Cegah Kekosongan Jabatan
Selanjutnya, Pramono menjelaskan strategi pelantikan bertahap ini. Ia membagi waktu mulai tugas pejabat menjadi tiga gelombang.
- Tiga pejabat langsung efektif sejak pelantikan
- Empat pejabat mulai bertugas 1 Juni 2026
- Tiga pejabat lainnya efektif 1 Agustus 2026
- Satu pejabat masih menunggu SK jabatan fungsional utama
Menurutnya, langkah ini diambil untuk mencegah kekosongan jabatan serta menghindari penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang terlalu lama.
“Dengan pola ini, kesinambungan pemerintahan tetap berjalan. Selain itu, pejabat tidak perlu dilantik ulang saat mulai efektif bekerja,” jelasnya.
Seleksi Ketat Berbasis Manajemen Talenta
Lebih lanjut, Pramono menegaskan seluruh pejabat yang dilantik telah melewati proses seleksi ketat. Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan selama tiga minggu.
Ia juga menekankan bahwa penentuan nama dilakukan melalui koordinasi antara gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah.
“Kami menggunakan pendekatan manajemen talenta agar penempatan pejabat sesuai kapasitas dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Berikut Daftar 11 Pejabat yang Resmi Dilantik:
- Syafrin Liputo – Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan (TMT 1 Juni 2026)
- Budi Awaludin – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta (TMT 1 Juni 2026)
- Marulina Dewi Mutiara – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (TMT 1 Juni 2026)
- Tona Hutauruk – Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda (TMT 1 Juni 2026)
- Dudi Gardesi Asikin – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (langsung menjabat)
- Purwanti Suryandari – Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (langsung menjabat)
- Asep Kuswanto – Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang (langsung menjabat)
- Marulitua – Kepala Pelaksana BPBD (menunggu jabatan fungsional utama)
- Ali Murtadho – Wakil Wali Kota Jakarta Barat (TMT 1 Agustus 2026)
- Firmanudin – Wakil Wali Kota Jakarta Selatan (TMT 1 Agustus 2026)
- Imron – Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat (TMT 1 Agustus 2026)
Komitmen Perkuat Kinerja Pemprov DKI
Di akhir pernyataannya, Pramono menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan bekerja maksimal dalam menjalankan program pembangunan Jakarta.
“Saya dan Wakil Gubernur mengucapkan selamat. Segera menyesuaikan diri dan bekerja dalam orkestrasi pemerintahan yang kami pimpin,” pungkasnya. (red)
Editor : Hadwan



















