JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kabar menggembirakan datang dari wilayah perbatasan. Sebanyak 127,3 hektare lahan di Pulau Sebatik resmi kembali ke Indonesia usai kesepakatan survei perubahan garis batas antara RI dan Malaysia.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Makhruzi Rahman menegaskan, hasil survei bersama yang dilakukan sejak 2019 kini telah ditetapkan sebagai batas negara definitif.
“Perubahan garis batas ini berdampak langsung pada penambahan wilayah Indonesia seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik,” kata Makhruzi dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (21/1/2026).
Namun demikian, Makhruzi mengakui ada 4,9 hektare wilayah Pulau Sebatik yang masuk ke Malaysia. Proses penegasan batas tersebut dilakukan melalui pembangunan pilar batas di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara.
Selanjutnya, BNPP bersama tim bilateral RI–Malaysia telah melaksanakan survei lapangan pada September hingga Oktober 2025, termasuk verifikasi tanaman, bangunan, dan aset warga yang terdampak perubahan garis batas.
Akibat perubahan tersebut, 1.007 tanaman dan 55 unit bangunan milik warga tercatat berada di area terdampak penyesuaian wilayah.
Negara Perkuat Wilayah Perbatasan
Sementara itu, Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian menegaskan pemerintah memperkuat pembangunan kawasan perbatasan untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Tito, isu perbatasan menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun Indonesia dari wilayah pinggiran.
Selain itu, Tito menilai kawasan perbatasan memiliki nilai strategis ekonomi dan pertahanan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur perdagangan global seperti Selat Malaka.
Di sisi lain, Tito menekankan kesejahteraan warga perbatasan sebagai benteng pertahanan alami negara. Dengan masyarakat yang sejahtera, kedaulatan dapat dijaga tanpa bergantung penuh pada kekuatan militer.
Saat ini, BNPP telah mengoperasikan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menyiapkan 11 PLBN tambahan. Tito pun meminta kepala daerah mengajukan kebutuhan pembangunan perbatasan secara bottom-up agar segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pembangunan perbatasan membutuhkan sinergi lintas kementerian, pemda, dan seluruh pemangku kepentingan. (red)
Editor : Hadwan
