TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Jepang resmi mencatatkan sejarah baru dalam kebijakan pertahanannya. Negeri Sakura tersebut mengekspor rudal interseptor permukaan-ke-udara, Patriot, ke Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya.
Langkah ini menandai perubahan signifikan pasca pelonggaran aturan ekspor senjata yang ketat. Sebelumnya, Pasukan Bela Diri Udara Jepang (ASDF) hanya menyimpan senjata ini untuk pertahanan domestik.
Kini, mereka mengirimkan unit Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) buatan lokal berlisensi AS tersebut melintasi Pasifik. Sumber pemerintah mengonfirmasi pengiriman ini pada Rabu waktu setempat.
Mengisi Kekosongan Akibat Perang Ukraina
Ekspor ini terjadi bukan tanpa alasan. Mulanya, Amerika Serikat mengajukan permintaan khusus kepada Tokyo. Washington membutuhkan pasokan tambahan untuk mengisi kembali gudang senjata mereka.
Pasalnya, persediaan AS menipis drastis setelah mereka memberikan dukungan militer masif kepada Ukraina. Kyiv terus membutuhkan bantuan dalam perangnya melawan invasi Rusia.
Oleh karena itu, Jepang setuju untuk membantu sekutu utamanya tersebut. Pejabat pemerintah menyatakan bahwa pengiriman kontrak ini akan rampung sepenuhnya pada bulan ini.
Rombak Aturan dan Jaminan Penggunaan
Pemerintah Jepang sebelumnya membatasi ekspor produk pertahanan berlisensi AS hanya pada komponen saja. Akan tetapi, kebijakan tersebut berubah pada tahun 2023.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah merevisi “Tiga Prinsip Transfer Peralatan Pertahanan”. Revisi ini membuka jalan bagi negara pemegang paten untuk menerima ekspor produk jadi, bukan hanya suku cadang.
Meskipun demikian, Jepang tetap menetapkan syarat ketat. Kementerian Pertahanan Jepang telah melakukan konfirmasi langsung dengan pihak AS.
Mereka memastikan rudal-rudal ini hanya untuk penggunaan militer AS sendiri. Pasukan AS akan menggunakannya di kawasan Indo-Pasifik. Artinya, Washington tidak boleh mentransfer senjata ini ke negara ketiga, termasuk Ukraina.
Visi Kabinet Baru dan Ekspansi Ekspor
Perubahan aturan ini bermula di era Perdana Menteri Fumio Kishida. Selanjutnya, pemerintahan saat ini di bawah Kabinet Takaichi Sanae tampak ingin melangkah lebih jauh.
Mereka tengah mempertimbangkan penghapusan sejumlah regulasi penghambat. Saat ini, aturan membatasi ekspor senjata hanya untuk lima tujuan spesifik. Tujuan itu meliputi penyelamatan, pengangkutan, kewaspadaan, pengawasan, dan pembersihan ranjau.
Kabinet Takaichi berencana merevisi frasa yang membatasi tujuan ekspor tersebut. Mereka ingin memperluas cakupan negara tujuan dan tujuan penggunaan senjata. Langkah ini bertujuan untuk memperluas peran Jepang dalam kerja sama keamanan internasional secara lebih aktif.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia





















