WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Sebuah survei terbaru mengungkap fakta militer yang mencengangkan pada hari Selasa. Amerika Serikat ternyata melakukan lebih banyak serangan udara dan pesawat nirawak (drone) di luar negeri pada tahun pertama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.
Secara statistik, jumlah ini melampaui total serangan selama empat tahun masa jabatan mantan Presiden Joe Biden.
Data dari Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) memperjelas situasi tersebut. Antara 20 Januari 2025 hingga 5 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan 573 serangan udara dan drone. Sebaliknya, AS hanya mencatat 494 serangan mandiri selama empat tahun pemerintahan Biden.
Jika menghitung operasi mitra koalisi, angkanya tetap timpang. Trump mencatat 658 serangan gabungan dalam setahun. Sementara itu, Biden mencatat 694 operasi koalisi dalam empat tahun.
Yaman dan Kartel Narkoba Jadi Target Utama
Selanjutnya, ACLED merinci sebaran serangan tersebut. Lebih dari 80 persen serangan tertuju pada pemberontak Houthi di Yaman antara Januari dan Desember 2025. Akibatnya, lebih dari 530 kematian terjadi di wilayah tersebut.
Selain itu, target operasi meluas hingga ke perairan internasional. Laporan Newsweek menyebutkan bahwa serangan AS menewaskan setidaknya 110 terduga pengedar narkoba di Laut Karibia dan Pasifik Timur.
Namun, beberapa data masih gelap. Laporan tersebut mencatat bahwa jumlah kematian akibat serangan AS terhadap situs nuklir Iran pada bulan Juni masih belum diketahui.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara total, AS terlibat dalam 1.008 peristiwa militer asing di setidaknya sembilan negara selama 12 bulan terakhir. Estimasi total kematian mencapai 1.093 jiwa.
Doktrin “Serang Dulu, Tanya Belakangan”
Analisis ACLED menyoroti perubahan doktrin militer yang tajam. Pengawas konflik tersebut menyebut strategi Trump sebagai pendekatan “serang dulu, tanya belakangan”.
“Angka-angka menunjukkan pemerintahan Trump sangat bergantung pada tindakan militer cepat dan berdampak tinggi sebagai respons pertama,” tulis analisis tersebut. “Mereka bergerak cepat dan dengan batasan yang lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya.”
Clionadh Raleigh, CEO ACLED, memberikan pandangan kritisnya. Menurutnya, aktivitas luar negeri AS saat ini sangat mencolok. Hal ini bukan hanya karena kecepatannya. Namun, AS secara terbuka menantang gagasan bahwa aturan bersama harus membatasi kekuasaan.
“Operasi terbaru di negara-negara seperti Venezuela dan Nigeria menunjukkan betapa cepatnya pendekatan ini dapat berubah menjadi kekuatan fisik,” ujar Raleigh.
Peringatan untuk Negara Berdaulat
Lebih jauh lagi, Raleigh memperingatkan potensi target berikutnya. Ia menyebut perhatian AS mungkin beralih ke tempat-tempat seperti Greenland, Kolombia, dan Kuba.
Seharusnya, dunia memperlakukan wilayah-wilayah tersebut sebagai negara merdeka dengan agensi politik mereka sendiri. Namun, Raleigh menuduh pemerintahan Trump memiliki pandangan lain.
“Pemerintahan Trump membingkai tempat-tempat tersebut sebagai masalah yang harus dikelola,” tudingnya. “Mereka melihatnya sebagai tempat yang menyimpan aset yang ingin AS kendalikan, baik itu minyak, wilayah, atau posisi strategis.”
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
