WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Fondasi keamanan Barat yang telah bertahan selama 77 tahun kini berada di ujung tanduk. Presiden Donald Trump mengonfirmasi bahwa ia sedang mempertimbangkan penarikan Amerika Serikat dari keanggotaan NATO pada hari Rabu.
Dalam konteks ini, Trump mengungkapkan rasa muaknya terhadap sekutu Eropa yang ia anggap tidak berkontribusi dalam krisis energi global. “Saya akan membahas rasa muak saya terhadap NATO dalam pidato nasional nanti,” tegas Trump kepada Reuters. Pernyataan ini segera memicu gelombang kekhawatiran di ibu kota negara-negara anggota aliansi tersebut.
Selat Hormuz: Titik Pecah Hubungan Transatlantik
Pangkal perselisihan ini bermula dari penolakan massal negara-negara Eropa untuk terlibat dalam kampanye militer AS terhadap Iran. Trump mendesak sekutu mengirim armada kapal perang guna membuka kembali Selat Hormuz yang terblokade. Namun, negara-negara utama NATO justru mengambil jarak dari konflik tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Junior Angkatan Darat Prancis, Alice Rufo, mengingatkan bahwa NATO adalah aliansi pertahanan wilayah Euro-Atlantik. “NATO tidak memiliki mandat untuk melakukan operasi di Selat Hormuz. Hal tersebut tidak sejalan dengan hukum internasional,” ujar Rufo. Akibatnya, Trump melabeli NATO sebagai “macan kertas” yang hanya membebani anggaran pertahanan Amerika Serikat.
Ancaman Pasal 5 dan Masa Depan Ukraina
Situasi semakin genting saat Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menolak untuk menegaskan kembali komitmen Washington terhadap Pasal 5 NATO. Prinsip “serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua” merupakan jantung dari aliansi tersebut. “Anda tidak memiliki aliansi yang kuat jika anggota lain tidak bersedia berdiri di samping Anda saat dibutuhkan,” kata Hegseth.
Lebih lanjut, Trump menggunakan pasokan senjata Ukraina sebagai instrumen tekanan baru. Laporan menyebutkan bahwa Gedung Putih mengancam akan menghentikan pengiriman alutsista ke Kyiv jika sekutu Eropa tidak bergabung dalam koalisi maritim di Teluk. Langkah ini menempatkan keamanan Eropa Timur dalam risiko besar di tengah perang yang masih berkecamuk dengan Rusia.
Boikot Ruang Udara dan Penolakan Pangkalan
Perlawanan Eropa terhadap kebijakan perang Trump di Iran juga merambah ke aspek logistik tempur. Spanyol secara resmi menutup seluruh ruang udaranya bagi pesawat militer AS yang terlibat serangan ke Iran. Bahkan, Italia menolak izin pendaratan pesawat angkut militer AS di pangkalan udara Sigonella, Sisilia.
Prancis juga mengambil langkah serupa dengan melarang Israel menggunakan ruang udaranya untuk pengiriman senjata Amerika. Oleh karena itu, militer Amerika Serikat kini menghadapi kendala operasional yang signifikan dalam memobilisasi logistik menuju Timur Tengah. Ketegangan ini mempertegas bahwa sekutu Eropa tidak ingin terseret ke dalam perang yang mereka anggap bersifat unilateral.
Seruan Ketenangan di Tengah Ketidakpastian
Meskipun situasi memanas, sejumlah pemimpin tetap berupaya meredam gejolak. Menteri Pertahanan Polandia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, mendesak semua pihak untuk tetap tenang. “Tidak ada NATO tanpa Amerika Serikat, tapi tidak ada pula kekuatan Amerika tanpa dukungan NATO,” tegasnya.
Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memberikan sinyal pergeseran kebijakan. Starmer menyatakan Inggris akan lebih fokus mempererat hubungan ekonomi dan pertahanan dengan Eropa guna menghadapi ketidakstabilan global ini. Dengan demikian, tahun 2026 menjadi saksi bisu kemungkinan berakhirnya kepemimpinan tunggal Amerika Serikat dalam arsitektur keamanan dunia jika ancaman keluar dari NATO ini benar-benar terwujud.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
