BEIJING, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Tiongkok menyampaikan keprihatinan serius atas keputusan Jepang untuk merombak aturan ekspor senjatanya. Beijing memandang langkah tersebut sebagai upaya sistematis Tokyo guna membangun kembali kekuatan tempur yang ofensif.
Dalam konteks ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, memberikan taklimat media pada hari Selasa. Oleh karena itu, Tiongkok mendesak masyarakat internasional agar tetap waspada terhadap setiap manuver militer Jepang di tahun 2026 ini.
Remiliterisasi dan Peringatan Sejarah
Guo Jiakun menyoroti bahwa agresi militer Jepang di masa lalu telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi bangsa Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya. Oleh sebab itu, Beijing menilai Tokyo memiliki kewajiban moral dan hukum guna mempertahankan komitmen damainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara khusus, Tiongkok merujuk pada sejumlah dokumen hukum internasional yang mengikat:
- Deklarasi Kairo: Menetapkan batasan ketat bagi kedaulatan militer Jepang.
- Proklamasi Potsdam: Menuntut pelucutan senjata total bagi militer Jepang pasca-perang.
- Instrumen Penyerahan Jepang: Dokumen resmi yang menandai berakhirnya ambisi ekspansi militer Tokyo.
Menurut Guo, dokumen-dokumen tersebut secara jelas melarang Jepang untuk membangun kembali industri yang berkaitan dengan persenjataan berat. Langkah Tokyo saat ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tatanan hukum dunia yang telah pemerintah global sepakati sejak 1945.
Potensi Ekspor Konflik ke Mancanegara
Tiongkok juga memperingatkan dampak destruktif dari kehadiran senjata Jepang di pasar global. Para pakar dan akademisi di Beijing menyatakan kekhawatiran bahwa Jepang kini mulai memiliki kapasitas untuk “mengekspor konflik” ke wilayah lain.
Dalam hal ini, kebijakan Perdana Menteri Sanae Takaichi dianggap terlalu agresif. Bahkan, Beijing menuduh Tokyo sedang merancang rencana aksi yang nyata guna menghidupkan kembali kekuatan perang nasionalnya. Akibatnya, Tiongkok memprediksi akan terjadi perlombaan senjata baru di kawasan Asia Timur jika negara-negara tetangga mulai merespons remiliterisasi tersebut secara fisik.
Respon Komunitas Internasional
Beijing menyerukan agar dunia tidak menutup mata terhadap pergeseran kebijakan Tokyo. Terlebih lagi, Tiongkok berkomitmen untuk memimpin upaya diplomatik guna menentang kebangkitan militerisme Jepang dalam bentuk apa pun.
“Kita semua harus tetap waspada dan tegas menentang setiap langkah yang merusak perdamaian regional,” tegas Guo kepada wartawan. Secara simultan, Tiongkok terus memperkuat koordinasi dengan mitra-mitra strategisnya guna memastikan keseimbangan kekuatan di Pasifik Barat tidak terganggu oleh ambisi baru Jepang.
Menakar Kedaulatan Pasifisme Jepang
Masa depan stabilitas Asia kini bergantung pada seberapa konsisten Jepang dalam menjaga identitas pasifisnya. Pada akhirnya, kecaman Tiongkok ini merupakan pengingat bahwa trauma sejarah masih menjadi variabel kunci dalam hubungan luar negeri di tahun 2026.
Dengan demikian, masyarakat internasional memantau apakah Tokyo akan merespons keberatan Beijing ini melalui dialog atau tetap melanjutkan agenda penguatan militernya. Di tengah ketegangan dunia yang kian volatil, ketegasan Tiongkok dalam menjaga “garis merah” kedaulatan regional menjadi instrumen utama guna mencegah pecahnya konfrontasi bersenjata di masa depan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
