Trump Tegur Wartawan CNN di PBB di Tengah Gugatan Hukum

Kamis, 24 September 2026 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Donald Trump menegur wartawan CNN di PBB di tengah perselisihan hukum larangan media Gedung Putih. Simak rincian kasus dan reaksi pers. Dok: Istimewa.

Donald Trump menegur wartawan CNN di PBB di tengah perselisihan hukum larangan media Gedung Putih. Simak rincian kasus dan reaksi pers. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, NEW YORK – Presiden Donald Trump menegur wartawan CNN Kaitlan Collins di gedung PBB pada Selasa.

Teguran Trump dan Larangan Akses Media Gedung Putih

Trump mengklaim CNN bersikap tidak adil serta melanggar janji terkait peliputan.

Jurnalis Kaitlan Collins membantah klaim Trump dan menegaskan komitmen peliputan harian.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gedung Putih melarang akses liputan bagi jaringan CNN, MS NOW, dan Politico sejak Jumat.

Keputusan tersebut mendepak ketiga media utama dari tugas konsorsium wartawan kepresidenan.

Baca Juga :  Uni Eropa Paksa Google Buka Sistem Android dan Bagi Data

Ketiga media mengajukan gugatan bersama karena menganggap larangan tersebut melanggar konstitusi.

Gugatan Hukum dan Solidaritas Jaringan Media

Hakim Distrik Timothy Kelly menjadwalkan sidang pemeriksaan kasus tersebut pada Rabu sore.

Trump meragukan independensi hakim meski pernah menunjuknya pada periode pertama kekuasaan.

Trump menyebut pemberitaan negatif sebagai ancaman berbahaya bagi keselamatan negara.

Sejumlah media besar seperti The Associated Press dan The New York Times melakukan aksi solidaritas.

Media menolak menerbitkan foto resmi kepresidenan serta menghentikan layanan konsorsium berita.

Baca Juga :  Benteng Arktik: Kanada dan Prancis Buka Konsulat di Nuuk

Dampak Peliputan dan Respons Publik

Organisasi media menuntut pemulihan hak peliputan penuh di lingkungan Gedung Putih.

Analis media Robert Thompson menilai pembatasan peliputan merugikan kebebasan pers nasional.

Thompson memprediksi perselisihan ini bakal berakhir karena Trump membutuhkan sorotan publik.

Publik tetap memperoleh informasi kegiatan presiden melalui saluran resmi PBB.

Namun konflik ini menandai ketegangan tertinggi antara pemerintah dan jurnalis di Amerika Serikat.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengulas Arah Kebijakan
Thomas Massie Mengajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth
Demokrat Berjanji Batasi Kebijakan Trump Pasca Kemenangan
Partai Demokrat Kuasai Majelis Kongres dan Kalahkan Republik
Jepang Pertimbangkan Bantuan Untuk Mahkamah Internasional
Donald Trump Puji Kemenangan Demokrat dan Salahkan Perang
Partai Demokrat Kuasai Kongres Amerika Serikat, Hentikan Agenda
Pasukan Rusia Bom Sekolah Di Zaporizhzhia, 24 Tewas

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 06:42 WIB

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengulas Arah Kebijakan

Rabu, 11 November 2026 - 05:41 WIB

Thomas Massie Mengajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth

Jumat, 6 November 2026 - 10:12 WIB

Demokrat Berjanji Batasi Kebijakan Trump Pasca Kemenangan

Jumat, 6 November 2026 - 09:40 WIB

Partai Demokrat Kuasai Majelis Kongres dan Kalahkan Republik

Jumat, 6 November 2026 - 09:05 WIB

Jepang Pertimbangkan Bantuan Untuk Mahkamah Internasional

Berita Terbaru

 Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin mengulas peluang reformasi imigrasi bipartisan bersama Partai Demokrat pasca Pemilu Sela 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengulas Arah Kebijakan

Rabu, 11 Nov 2026 - 06:42 WIB

Ilustrasi, Warga membawa payung saat mengantisipasi hujan ringan di wilayah perkotaan.
(Posnews/Kominfo)

JABODETABEK

Cek Titik Wilayah Jabodetabek yang Diguyur Hujan Petir Hari Ini

Rabu, 11 Nov 2026 - 06:10 WIB

Anggota DPR Thomas Massie resmi mengajukan resolusi pemakzulan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pasca kekalahan pemilu sela 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Thomas Massie Mengajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth

Rabu, 11 Nov 2026 - 05:41 WIB