Trump Tegur Wartawan CNN di PBB di Tengah Gugatan Hukum

Kamis, 24 September 2026 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Donald Trump menegur wartawan CNN di PBB di tengah perselisihan hukum larangan media Gedung Putih. Simak rincian kasus dan reaksi pers. Dok: Istimewa.

Donald Trump menegur wartawan CNN di PBB di tengah perselisihan hukum larangan media Gedung Putih. Simak rincian kasus dan reaksi pers. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, NEW YORK – Presiden Donald Trump menegur wartawan CNN Kaitlan Collins di gedung PBB pada Selasa.

Teguran Trump dan Larangan Akses Media Gedung Putih

Trump mengklaim CNN bersikap tidak adil serta melanggar janji terkait peliputan.

Jurnalis Kaitlan Collins membantah klaim Trump dan menegaskan komitmen peliputan harian.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gedung Putih melarang akses liputan bagi jaringan CNN, MS NOW, dan Politico sejak Jumat.

Keputusan tersebut mendepak ketiga media utama dari tugas konsorsium wartawan kepresidenan.

Baca Juga :  Seni Hidup Bahagia ala Stoikisme: Mengendalikan Apa yang Bisa Dikendalikan

Ketiga media mengajukan gugatan bersama karena menganggap larangan tersebut melanggar konstitusi.

Gugatan Hukum dan Solidaritas Jaringan Media

Hakim Distrik Timothy Kelly menjadwalkan sidang pemeriksaan kasus tersebut pada Rabu sore.

Trump meragukan independensi hakim meski pernah menunjuknya pada periode pertama kekuasaan.

Trump menyebut pemberitaan negatif sebagai ancaman berbahaya bagi keselamatan negara.

Sejumlah media besar seperti The Associated Press dan The New York Times melakukan aksi solidaritas.

Baca Juga :  Kadal hingga Tokek, Masa Depan Teknologi Ada di Hutan

Media menolak menerbitkan foto resmi kepresidenan serta menghentikan layanan konsorsium berita.

Dampak Peliputan dan Respons Publik

Organisasi media menuntut pemulihan hak peliputan penuh di lingkungan Gedung Putih.

Analis media Robert Thompson menilai pembatasan peliputan merugikan kebebasan pers nasional.

Thompson memprediksi perselisihan ini bakal berakhir karena Trump membutuhkan sorotan publik.

Publik tetap memperoleh informasi kegiatan presiden melalui saluran resmi PBB.

Namun konflik ini menandai ketegangan tertinggi antara pemerintah dan jurnalis di Amerika Serikat.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Denmark Tegaskan AS Wajib Mematuhi Hukum Greenland
Kelompok Pengawas Pemerintah Menggugat Jared Kushner
Kondisi Kesehatan Paus Leo XIV Membaik Pasca Operasi
Kelompok Houthi Mengancam Akan Terus Menggempur
SpaceX Membatasi Layanan Starlink Militer Ukraina
Zelenskyy Sebut Rusia Tetap Menyerang Fasilitas Energi
Kelompok Houthi Mengancam Amerika Serikat Pasca Serangan
Aparat Federal Amerika Serikat Menggeledah Kediaman DPR

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Denmark Tegaskan AS Wajib Mematuhi Hukum Greenland

Kamis, 15 Oktober 2026 - 12:34 WIB

Kelompok Pengawas Pemerintah Menggugat Jared Kushner

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:32 WIB

Kondisi Kesehatan Paus Leo XIV Membaik Pasca Operasi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 08:23 WIB

Kelompok Houthi Mengancam Akan Terus Menggempur

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:22 WIB

SpaceX Membatasi Layanan Starlink Militer Ukraina

Berita Terbaru

Denmark menegaskan eksplorasi sumber daya alam Greenland oleh AS harus mematuhi hukum lokal dan tidak mendapat keistimewaan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Denmark Tegaskan AS Wajib Mematuhi Hukum Greenland

Kamis, 15 Okt 2026 - 15:40 WIB