459 Kades Terjerat Korupsi, Kejagung Luncurkan Jaksa Garda Desa

Selasa, 30 September 2025 - 08:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Korupsi dana Desa. Dok: Istimewa

Ilustrasi, Korupsi dana Desa. Dok: Istimewa

TANGERANG, POSNEWS.CO.ID – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Mantovani, menegaskan program Jaksa Garda Desa diharapkan mampu mewujudkan zero kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di desa.

Dalam catatan Kejagung, sejak pemantauan di enam provinsi, 459 kepala desa sudah terjerat tipikor. Hanya Provinsi Banten yang tercatat nol kasus korupsi.

“Harapannya tahun depan tidak ada lagi kasus, termasuk di Maluku Utara yang baru saja kami kunjungi,” kata Reda dalam acara di ICE BSD Tangerang, Senin (29/9/2025) malam.

Reda menjelaskan, Jaksa Garda Desa dilaksanakan step by step agar pemantauan dan evaluasi lebih terstruktur. Enam provinsi sudah masuk program ini, dan targetnya seluruh provinsi tercover pada awal 2026.

“Kami terus memantau kesiapan provinsi lain agar bisa segera bergabung,” tegas Reda.

Banten Jadi Percontohan

Gubernur Banten, Andra Soni, mendukung penuh program ini. Menurutnya, Jaksa Garda Desa sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Baca Juga :  9 Kiai AHWA Sepakat, KH Miftachul Akhyar Jadi Rais Aam PBNU

“Alhamdulillah, Banten jadi proyek percontohan. Dengan program ini, dana desa lebih optimal, pertanggungjawaban lebih jelas, dan kepala desa terhindar dari jerat hukum,” ujar Andra.

Data Tambahan

Kejagung mencatat hingga September 2025, kasus korupsi kepala desa paling banyak menjerat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dengan total kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun.

Kejagung berharap melalui pengawasan terpadu, penyaluran dana desa di seluruh Indonesia bisa tepat sasaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Nikah Siri Baru 3 Bulan, Pasutri di Tangerang Diduga Kelola Prostitusi di Kontrakan
Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
Tawuran Maut di JGC Cakung, Remaja 16 Tahun Tewas Dibacok, 5 Orang Ditangkap
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Ibu Kaget Temukan Anak Tewas di Kamar, Polisi Sita Pisau Cutter di Kramat Jati
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Dikira Tabrak Lari, Mobil Polisi Dikejar ke PIK, Iptu Deni Luka Tusuk

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:39 WIB

Nikah Siri Baru 3 Bulan, Pasutri di Tangerang Diduga Kelola Prostitusi di Kontrakan

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Sabtu, 21 November 2026 - 11:20 WIB

Tawuran Maut di JGC Cakung, Remaja 16 Tahun Tewas Dibacok, 5 Orang Ditangkap

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 15:05 WIB

Ibu Kaget Temukan Anak Tewas di Kamar, Polisi Sita Pisau Cutter di Kramat Jati

Berita Terbaru

 Perundingan PBB di Jenewa soal senjata otonom berakhir dengan janji diskusi lanjutan dalam 2 tahun tanpa aturan hukum mengikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Perundingan PBB Soal Senjata Otonom Berakhir

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:00 WIB