TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Jepang kembali mengambil langkah besar dalam memperkuat postur militernya. Pemerintah secara resmi menyetujui proposal anggaran tahun fiskal 2026 pada hari Jumat (26/12/2025).
Total belanja negara mencapai rekor tertinggi, yakni 122,3 triliun yen (sekitar $781 miliar). Sorotan utama tertuju pada anggaran pertahanan yang terus merangkak naik selama 14 tahun berturut-turut.
Kali ini, angka belanja militer menembus 9,04 triliun yen. Lonjakan ini sejalan dengan dokumen kebijakan keamanan nasional revisi 2022 yang menargetkan total belanja pertahanan 43 triliun yen hingga 2027. Akibatnya, perdebatan publik mengenai arah militerisasi Jepang kembali memanas.
Gudang Amunisi dan Resistensi Lokal
Ke mana uang sebanyak itu akan mengalir? Secara spesifik, Kementerian Pertahanan mengalokasikan 56 miliar yen untuk proyek konstruksi gudang amunisi baru.
Pemerintah berencana membangun sekitar 130 fasilitas penyimpanan di seluruh negeri hingga tahun 2032. Saat ini, mereka telah mengidentifikasi 65 lokasi konstruksi, terutama di prefektur Hokkaido, Kyoto, Miyazaki, Kagoshima, dan Okinawa.
Namun, rencana ini menghadapi tembok resistensi lokal. Warga dan anggota majelis lokal di Kota Satsuma, Kagoshima, menyuarakan kekhawatiran serius.
“Pembangunan gudang amunisi bisa mengubah daerah kami menjadi target potensial dalam keadaan darurat,” peringat seorang anggota majelis setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rudal Hipersonik dan Pasukan Antariksa
Prioritas belanja 2026 juga mencakup modernisasi alutsista canggih. Pemerintah akan membangun sistem pertahanan pantai yang berpusat pada drone atau kendaraan udara tak berawak. Sistem ini mereka sebut sebagai “perisai”.
Selain itu, Jepang akan memborong rudal hipersonik dan rudal anti-kapal Tipe-12 yang telah ditingkatkan jangkauannya.
Perubahan besar juga terjadi pada struktur organisasi. Pasukan Bela Diri Udara Jepang (ASDF) akan berganti nama menjadi Pasukan Bela Diri Udara dan Antariksa Jepang.
Lantas, sebuah Grup Operasi Luar Angkasa baru yang terdiri dari sekitar 880 personel akan segera terbentuk. Di front selatan, Brigade ke-15 Pasukan Bela Diri Darat yang berbasis di Naha, Okinawa, akan naik status menjadi divisi penuh.
“Pedagang Kematian” atau Kebutuhan?
Langkah agresif Tokyo menuai kritik tajam dari para ahli. Makoto Konishi, seorang komentator militer, membunyikan alarm bahaya. Menurutnya, Jepang sedang memajukan militerisasi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dengan mendorong belanja militer hingga tiga persen dari PDB.
Masahiko Yamabe, peneliti di Museum Peringatan Perdamaian Jepang, juga skeptis. Ia tidak percaya peningkatan ini bertujuan untuk perdamaian.
“Ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas perang Jepang. Malah, ini berpotensi menuntun negara selangkah demi selangkah menuju konflik,” tegas Yamabe.
Rakyat Tercekik Beban Biaya
Terakhir, isu pembiayaan menjadi bola panas di masyarakat. Banyak warga takut beban anggaran raksasa ini akan jatuh ke pundak mereka melalui penerbitan obligasi pemerintah atau kenaikan pajak konsumsi.
Protes pun bermunculan di jalanan. “Ini benar-benar merusak mata pencaharian rakyat,” keluh seorang demonstran kepada media.
Faktanya, ironi terjadi di lapangan. Sementara pemerintah membelanjakan triliunan yen untuk peluru dan rudal, semakin banyak warga yang kesulitan membeli kebutuhan pokok seperti beras untuk liburan akhir tahun.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
