Todd Blanche Resmi Dilantik Jadi Jaksa Agung AS

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Todd Blanche, resmi dilantik sebagai Jaksa Agung AS setelah proses konfirmasi Senat. Dok: Istimewa.

Mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Todd Blanche, resmi dilantik sebagai Jaksa Agung AS setelah proses konfirmasi Senat. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, WASHINGTON — Mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Todd Blanche, resmi dilantik sebagai Jaksa Agung AS pada Senin. Pelantikan ini berlangsung setelah pertarungan konfirmasi sengit yang memunculkan kekhawatiran lintas partai soal arah Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump.

Proses Pelantikan di Gedung Putih

Emil Bove, mantan pengacara Trump lainnya yang kini menjabat hakim pengadilan banding federal, memandu sumpah jabatan Blanche. Upacara ini berlangsung di Gedung Putih setelah Senat mengonfirmasi Blanche lewat pemungutan suara pada Sabtu dini hari dengan selisih tipis.

Tak lama setelah pelantikan, Jaksa Agung baru tersebut tiba di kantor pusat Departemen Kehakiman. Para pegawai menyambutnya dengan sorak-sorai di sepanjang pintu masuk gedung.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Blanche, mantan jaksa federal di New York, kini resmi memimpin Departemen Kehakiman. Ia sebelumnya sudah memimpin lembaga tersebut secara pelaksana tugas sejak Pam Bondi kehilangan jabatannya pada April.

Baca Juga :  Ribuan Pemuda Bentrok dengan Polisi di New Delhi Desak Menteri

Tantangan di Tengah Tekanan Politik

Usai melewati pertarungan konfirmasi, Blanche kini menghadapi tantangan besar. Ia harus menavigasi tuntutan presiden yang secara terbuka ingin memanfaatkan lembaga penegak hukum untuk menargetkan lawan politiknya.

Blanche akan menjalankan tugas ini di tengah lembaga yang kehilangan banyak personel. Pengunduran diri, pemecatan, dan kepergian sukarela pegawai menggerus kekuatan departemen tersebut. Ia juga menghadapi tekanan yang terus meningkat dari pengadilan.

Senat mengonfirmasi Blanche lewat pemungutan suara 50-49. Dua senator Republik menolak pencalonannya karena menilai departemen tersebut semakin terpolitisasi di bawah Trump.

Peran Blanche dalam Kasus-Kasus Lawan Trump

Sebagai wakil jaksa agung dan kemudian pelaksana tugas jaksa agung, Blanche mengawasi berbagai investigasi terhadap lawan-lawan politik Trump. Departemen Kehakiman mendakwa salah satu di antaranya, mantan Direktur FBI James Comey, untuk kedua kalinya pada April sejak Trump kembali menjabat tahun lalu.

Blanche secara tegas membela pemerintahan Trump dari tuduhan menyalahgunakan Departemen Kehakiman sebagai senjata politik. Ia menyatakan tidak merasa tertekan untuk menyenangkan Trump dan tidak melihat masalah dalam keterlibatan presiden pada urusan departemen, menyebutnya sebagai “hak” sekaligus “kewajiban” presiden.

Baca Juga :  Xi Jinping Kunjungi Korea Utara demi Perkuat Aliansi

Latar Belakang Hubungan dengan Trump

Blanche mulai masuk ke lingkaran presiden sejak meninggalkan firma hukumnya pada 2023 untuk mewakili Trump dalam berbagai kasus pidana. Departemen Kehakiman di bawah Presiden Demokrat Joe Biden mengajukan dua di antara kasus tersebut.

Blanche menyebut pengalaman itu memberinya pandangan langsung atas apa yang ia yakini sebagai penyalahgunaan sistem peradilan pidana untuk menyerang Trump. Para pendukungnya menilai kedekatan hubungan Blanche dengan Trump sebagai mantan pengacara pembelanya dapat membuatnya lebih berhasil menahan tekanan presiden dibanding Bondi.

Kontroversi yang Nyaris Gagalkan Pencalonan

Kekhawatiran lintas partai atas penyelesaian kontroversial gugatan Trump terhadap Badan Pendapatan Internal (IRS) sempat nyaris menggagalkan pencalonan Blanche. Pencalonannya baru berlanjut setelah ia mengonfirmasi secara tertulis, di bawah tekanan anggota Republik, bahwa pemerintahan membatalkan rencana membentuk dana senilai 1,8 miliar dolar AS.

Dana tersebut sebelumnya dirancang untuk mengompensasi sekutu Trump yang merasa departemen tersebut merugikan mereka.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mahkamah Agung Rusia Coret Yabloko dari Pemilu Parlemen
Parlemen Turki Sahkan Amnesti Bersyarat bagi Militan Kurdi
Rencana Gaza Trump Tetap Berlaku, Diskusi dengan Israel
Serangan Drone Ukraina Tewaskan 13 Orang di Nizhnekamsk
Trump Tuntut Kompensasi dari Iran, Perumit Upaya Pembukaan
Gempa 7,4 SR Guncang Kolombia Barat, 111 Orang Tewas
Ukraina dan Rusia Saling Tuduh Serangan Mematikan
Kesepakatan Oman soal Selat Hormuz Memasuki Tahap Akhir

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 13:13 WIB

Mahkamah Agung Rusia Coret Yabloko dari Pemilu Parlemen

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:02 WIB

Todd Blanche Resmi Dilantik Jadi Jaksa Agung AS

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:00 WIB

Parlemen Turki Sahkan Amnesti Bersyarat bagi Militan Kurdi

Rabu, 12 Agustus 2026 - 09:00 WIB

Rencana Gaza Trump Tetap Berlaku, Diskusi dengan Israel

Rabu, 12 Agustus 2026 - 08:00 WIB

Serangan Drone Ukraina Tewaskan 13 Orang di Nizhnekamsk

Berita Terbaru

Mahkamah Agung Rusia mencoret Yabloko, satu-satunya partai yang menentang aksi militer Kremlin di Ukraina, dari daftar pemilu parlemen bulan depan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mahkamah Agung Rusia Coret Yabloko dari Pemilu Parlemen

Rabu, 12 Agu 2026 - 13:13 WIB

Mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Todd Blanche, resmi dilantik sebagai Jaksa Agung AS setelah proses konfirmasi Senat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Todd Blanche Resmi Dilantik Jadi Jaksa Agung AS

Rabu, 12 Agu 2026 - 12:02 WIB

Parlemen Turki mengesahkan undang-undang amnesti bersyarat bagi ribuan militan Kurdi sebagai bagian dari inisiatif perdamaian pemerintah. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Parlemen Turki Sahkan Amnesti Bersyarat bagi Militan Kurdi

Rabu, 12 Agu 2026 - 11:00 WIB

Pejabat Dewan Perdamaian menegaskan rencana Gaza Presiden Donald Trump tetap berlaku dan diskusi dengan Israel terus berlanjut, meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak penarikan pasukan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Rencana Gaza Trump Tetap Berlaku, Diskusi dengan Israel

Rabu, 12 Agu 2026 - 09:00 WIB