Mahkamah Agung Kebanjiran Perkara, 38.147 Kasus Ditangani Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Mahkamah Agung. (Posnews/Humas MA)

Gedung Mahkamah Agung. (Posnews/Humas MA)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) kebanjiran perkara sepanjang 2025. Total 38.147 perkara masuk dan ditangani hingga akhir tahun. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua MA Sunarto mengungkapkan, data tersebut telah diperbarui hingga 29 Desember 2025. Sementara itu, majelis hakim masih terus bekerja memeriksa perkara sampai 31 Desember 2025.

β€œBeban perkara MA tahun 2025 mencapai 38.147 perkara, terdiri dari 37.917 perkara baru dan sisa 230 perkara dari 2024,” ujar Sunarto saat refleksi akhir tahun di Balairung MA, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Lonjakan perkara tak main-main. Sunarto menyebut, beban perkara naik 22,61 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 31.112 perkara. Namun, MA tetap tancap gas.

Hasilnya, 37.865 perkara berhasil diputus sepanjang 2025. Rasio produktivitas pun nyaris sempurna, tembus 99,26 persen.

Tak hanya itu, jumlah perkara yang diputus juga melonjak 22,5 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 30.908 perkara.

Baca Juga :  Polri Tempel Barcode di Banyak Titik, Warga Bisa Laporkan Polisi Nakal dari Mana Saja

MA juga mencatat kinerja cepat dalam minutasi putusan. Sepanjang 2025, MA mengirimkan 38.501 salinan putusan ke pengadilan pengaju, naik 17,33 persen dari tahun sebelumnya.

β€œDari 35.373 perkara yang diselesaikan, 96,52 persen rampung tepat waktu, kurang dari tiga bulan sejak diputus,” tegas Sunarto.

Capaian tersebut membuat Mahkamah Agung konsisten menjaga ketepatan waktu minutasi di atas 90 persen sejak 2023, meski beban perkara terus melonjak.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penggerebekan Gudang Uang Palsu BSD Berujung Perwira Polisi Terluka
Empat Perusahaan Diselidiki, Pemerintah Ancam Cabut Izin Pelaku Karhutla
Duka Gempa NTT, 87 Orang Meninggal dan 150 Ribu Warga Mengungsi
Uang Palsu Diduga Diproduksi di BSD, Empat Orang Diamankan Polisi
Karhutla Kalimantan Membara, Prabowo Perintahkan Penindakan Tegas
Kampus Bukan Pasar: KPK Bongkar Dugaan Transaksi Rp650 Juta di Unsoed
CCTV Bongkar Aksi Tetangga, 11 Emas Warga Sukmajaya Dicuri
Terios Diduga Rusak Usai Servis, Pemilik Minta Bengkel Resmi Daihatsu Bertanggung Jawab

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 11:48 WIB

Penggerebekan Gudang Uang Palsu BSD Berujung Perwira Polisi Terluka

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 19:38 WIB

Empat Perusahaan Diselidiki, Pemerintah Ancam Cabut Izin Pelaku Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 19:25 WIB

Duka Gempa NTT, 87 Orang Meninggal dan 150 Ribu Warga Mengungsi

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 19:14 WIB

Uang Palsu Diduga Diproduksi di BSD, Empat Orang Diamankan Polisi

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 14:12 WIB

Karhutla Kalimantan Membara, Prabowo Perintahkan Penindakan Tegas

Berita Terbaru

 Korea Utara mengecam keras rencana kenaikan anggaran pertahanan Jepang sebesar 8,9 triliun yen dan menganggapnya sebagai bentuk persiapan perang agresi. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Korea Utara Kecam Rencana Peningkatan Anggaran Pertahanan

Minggu, 23 Agu 2026 - 15:25 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung . (Posnews/Kominfo)

JABODETABEK

Parkir Mobil di Jakarta Bisa Rp60 Ribu per Jam? Ini Kata Pramono

Minggu, 23 Agu 2026 - 11:57 WIB