BENGKULU, POSNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang dunia politik daerah.
Tim Kedeputian Penindakan KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu dan mengamankan 12 orang, termasuk Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (MFT).
Penangkapan tersebut langsung menyita perhatian publik karena melibatkan kepala daerah aktif. Para pihak yang terjaring OTT kini menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi senyap tersebut.
“Sebanyak 12 orang diamankan, salah satunya Bupati Rejang Lebong,” kata Fitroh dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Pemeriksaan Intensif di Bengkulu
Setelah diamankan, seluruh pihak yang terjaring operasi senyap itu langsung dibawa dan diperiksa di Polresta Bengkulu.
Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan awal untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para pihak tersebut.
Namun hingga saat ini, pimpinan KPK masih belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun jenis dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong tersebut.
Meski begitu, sumber internal menyebutkan operasi ini merupakan hasil penyelidikan intensif KPK selama beberapa waktu terakhir.
Dibawa ke Jakarta
Setelah menjalani pemeriksaan awal di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan pihak lain yang diamankan dijadwalkan segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Langkah ini merupakan prosedur standar dalam penanganan Operasi Tangkap Tangan KPK.
KPK Punya Waktu 1×24 Jam Tentukan Status
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Dalam kurun waktu tersebut, penyidik akan melakukan gelar perkara guna memutuskan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Jika bukti dinilai cukup, KPK biasanya langsung mengumumkan penetapan tersangka, konstruksi perkara, serta barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut.
Operasi ini kembali menunjukkan komitmen KPK dalam memburu praktik korupsi di daerah, terutama yang melibatkan pejabat publik. (red)
Editor : Hadwan
