KYOTO, POSNEWS.CO.ID – Keindahan distrik geisha di Kyoto kini menghadapi sorotan tajam terkait isu hak asasi manusia. Kiyoha Kiritaka, yang meninggalkan distrik tersebut pada 2016, secara terbuka melabeli sistem tersebut sebagai bentuk perbudakan modern.
Dalam konteks ini, Kiritaka masuk ke dunia geisha saat remaja karena kecintaannya pada seni tradisional Jepang. Namun, hanya dalam waktu setahun sebagai maiko, ia merasa terjebak dalam dunia yang ia sebut sangat tidak normal.
Pelecehan Seksual dan Suasana Perjamuan
Kiritaka memulai debutnya di distrik Pontocho pada November 2015. Meskipun geisha dikenal karena hiburan yang halus, Kiritaka mengaku mengalami realitas yang jauh berbeda. Pelanggan yang mabuk sering kali melakukan kontak fisik yang menjurus ke arah seksual secara agresif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, Kiritaka menceritakan pengalaman pahit saat pelanggan menyentuh bagian tubuhnya secara paksa melalui celah kimono. “Ada ekspektasi bahwa gadis-gadis yang tidak bisa melakukannya harus berhenti,” ujar Kiritaka. Oleh karena itu, ia terpaksa bertahan di tengah pelecehan yang berulang demi menjaga kelangsungan kariernya.
Kekerasan Fisik dan Jeratan Hutang 30 Juta Yen
Kiritaka menggambarkan kondisi di dalam okiya (asrama geisha) sangat menindas. Kesalahan kecil sering kali berujung pada tamparan fisik atau lemparan benda keras oleh senior. Selain itu, Kiritaka pernah mengalami penyekapan di sebuah ruangan selama delapan jam tanpa akses makanan maupun toilet.
Titik nadir terjadi saat Kiritaka memutuskan untuk keluar dari industri tersebut. Otoritas okiya mendesaknya untuk membayar “hutang” sebesar 30 juta yen ($190.000). Akibatnya, pemilik okiya sempat menawarkan seorang pelindung (patron) kepadanya untuk melunasi hutang tersebut dengan imbalan hubungan pribadi. Oleh sebab itu, para ahli hukum menilai pola ini sangat identik dengan praktik perdagangan manusia.
Bantahan Otoritas dan Gerakan Reformasi 2025
Yayasan Seni Tradisional Kyoto membantah keras seluruh pengakuan Kiritaka melalui pernyataan tertulis. Mereka mengeklaim bahwa pemerintah selalu menjelaskan adat istiadat di awal kepada individu dan orang tua. Bahkan, yayasan tersebut menegaskan bahwa larangan minuman keras bagi anak di bawah umur tetap berlaku ketat.
Meskipun demikian, keresahan ini mendorong lahirnya jaringan pengacara dan akademisi pada Juni 2025. Kelompok ini bertujuan untuk memeriksa ulang budaya distrik geisha dari kacamata hukum perburuhan modern. Sebagai hasilnya, semakin banyak maiko aktif yang mulai berani melaporkan insiden serupa kepada tim hukum tersebut.
Menanti Reformasi Budaya
Masa depan tradisi geisha kini bergantung pada kesediaan pemangku kepentingan untuk beradaptasi dengan hukum modern. Pada akhirnya, pemerintah harus memprioritaskan perlindungan terhadap anak dan hak pekerja di atas pelestarian citra pariwisata semata.
Dengan demikian, dunia internasional memantau apakah Kyoto mampu membersihkan noda perbudakan dari warisan budayanya. “Luka masa kecil tidak akan pernah sembuh sepenuhnya,” tegas Kiritaka dalam konferensi persnya. Perjuangan Kiritaka di tahun 2026 ini menjadi lonceng peringatan bagi setiap industri budaya yang masih mengabaikan martabat manusianya.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
