TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang bergerak cepat untuk mengamankan kepentingan energi nasionalnya di tengah jeda pertempuran Timur Tengah. PM Sanae Takaichi melakukan dialog langsung pertama kalinya dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian guna membahas normalisasi jalur pelayaran global.
Dalam konteks ini, Takaichi menekankan bahwa Selat Hormuz merupakan aset publik internasional yang sangat krusial bagi logistik dunia. Jepang menyambut baik kesepakatan gencatan senjata sebagai langkah positif menuju de-eskalasi konflik yang lebih luas di tahun 2026.
Desakan Jalur Aman bagi Seluruh Bangsa
Takaichi mendesak agar jaminan keselamatan navigasi di Selat Hormuz tidak bersifat diskriminatif. Meskipun Iran mulai membuka celah blokade, Takaichi meminta akses tersebut berlaku bagi kapal-kapal dari semua negara tanpa kecuali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya menekankan bahwa Selat Hormuz adalah lokasi kunci bagi logistik global,” ujar Takaichi kepada wartawan di Tokyo. Oleh karena itu, Jepang berharap upaya diplomasi saat ini dapat menghasilkan kesepakatan permanen guna menghindari guncangan harga minyak yang lebih parah di masa depan.
Posisi Iran: Gencatan Senjata dan Syarat Militer
Respon Teheran datang melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang memberikan rincian teknis mengenai operasional selat. Iran menyatakan bahwa militer mereka akan menghentikan operasi defensif jika serangan terhadap wilayah Iran benar-benar berhenti.
Selanjutnya, Araghchi mengonfirmasi bahwa jalur aman akan tersedia selama dua pekan ke depan. Namun, navigasi tersebut harus melalui koordinasi ketat dengan Angkatan Bersenjata Iran serta mempertimbangkan batasan teknis di lapangan. Hal ini mencerminkan keinginan Iran untuk tetap memegang kendali atas kedaulatan maritimnya di tengah tekanan Amerika Serikat dan Israel.
Ketergantungan Energi dan Dilema Diplomatik
Bagi Jepang, krisis di Selat Hormuz merupakan ancaman ekonomi yang nyata. Tokyo bergantung pada Timur Tengah untuk lebih dari 90 persen impor minyak mentahnya. Bahkan, mayoritas pasokan tersebut harus melewati jalur sempit di pantai selatan Iran tersebut.
Meskipun demikian, pemerintahan Takaichi tetap menempuh jalur diplomatik yang hati-hati. Jepang secara resmi mengecam blokade de facto Iran, namun Tokyo menolak memberikan penilaian hukum terhadap serangan militer AS-Israel ke Iran. Strategi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara aliansi keamanan dengan Washington dan hubungan persahabatan tradisional dengan Teheran.
Isu Jurnalis NHK dan Resolusi Konflik
Selain isu makro, Takaichi memanfaatkan panggilan tersebut guna mengadvokasi warga negaranya. Ia menuntut resolusi cepat bagi kepala biro NHK di Teheran yang sempat ditahan otoritas Iran selama beberapa bulan. Akibatnya, jurnalis tersebut baru saja mendapatkan pembebasan dengan jaminan pada Senin lalu.
Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi Jepang akan sangat bergantung pada stabilitas gencatan senjata yang mediator Pakistan susun. Dengan demikian, dunia kini memantau apakah dialog Takaichi-Pezeshkian mampu memastikan arus energi global kembali normal sebelum tenggat waktu dua pekan berakhir di tahun 2026 ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
