PAPHOS, POSNEWS.CO.ID – Uni Eropa (UE) mulai merumuskan langkah drastis guna mengakhiri ketergantungan pada Selat Hormuz. Guncangan harga bahan bakar yang dipicu oleh perang Iran memaksa Brussel untuk mencari rute energi alternatif di kawasan Timur Tengah.
Dalam konteks ini, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan kesiapan UE guna berkolaborasi dengan negara-negara Teluk. Oleh karena itu, Brussel kini memacu pembangunan infrastruktur yang tidak lagi tersandera oleh konflik geopolitik di jalur maritim tradisional pada tahun 2026.
Pelajaran Pahit dari Krisis Selat Hormuz
Von der Leyen menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers di Siprus pada Jumat sore. Ia menekankan bahwa keamanan pelayaran global berkaitan erat dengan stabilitas industri di daratan Eropa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ancaman terhadap kapal dagang di Selat Hormuz adalah ancaman nyata bagi sebuah pabrik, misalnya di Belgia,” tegas Von der Leyen. Akibatnya, lonjakan harga minyak dan gas selama 43 hari terakhir telah merugikan 27 negara anggota UE sebesar 25 miliar Euro ($29,3 miliar). Data pasar mencatat harga minyak mentah Brent kini kembali menembus angka $100 per barel di tengah kelangkaan pasokan global.
Koridor Ekonomi dan Rekonstruksi Regional
Meskipun detail teknis belum tersedia, Von der Leyen merujuk pada Koridor Ekonomi India-Timur Tengah-Eropa sebagai salah satu solusi strategis. UE berencana mematangkan proyek ini dalam pertemuan puncak dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) akhir tahun ini.
Selain itu, KTT di Siprus juga menghadirkan sejumlah pemimpin dari Suriah, Mesir, Lebanon, dan Yordania. Presiden Lebanon Joseph Aoun mendesak dukungan UE guna membangun kembali negaranya yang hancur akibat perang. Sebagai hasilnya, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa berjanji akan membantu proses pelucutan senjata Hezbollah sebagai bagian dari solusi jangka panjang bagi kedaulatan Lebanon di tahun 2026.
Formalisasi Pertahanan Kolektif: Efek Serangan Siprus
Konflik di Timur Tengah kini telah merambah langsung ke wilayah kedaulatan Uni Eropa. Pada 2 Maret lalu, sebuah drone Shahed meledakkan hanggar pesawat di pangkalan militer Inggris di pesisir selatan Siprus.
Terlebih lagi, insiden ini memicu aktivasi klausul bantuan timbal balik dalam traktat dasar Uni Eropa. Negara-negara seperti Yunani, Perancis, Italia, Spanyol, dan Belanda segera mengirimkan kapal perang dengan kemampuan anti-drone ke perairan Siprus. Oleh sebab itu, Presiden Siprus Nikos Christodoulides menyatakan bahwa para pemimpin UE telah sepakat guna membangun mekanisme respon formal yang lebih andal daripada kesepakatan ad hoc sebelumnya.
Sanksi Iran: Belum Ada Jeda Diplomasi
Terkait posisi diplomatik terhadap Teheran, Uni Eropa mengambil sikap yang sangat kaku. Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan bahwa blok tersebut tidak akan mencabut sanksi hingga Iran menghentikan program rudal dan dukungan terhadap milisi proksi.
Dalam hal ini, Antonio Costa menyebut bahwa masih terlalu dini guna membicarakan pelonggaran sanksi ekonomi. Meskipun demikian, UE bersikeras bahwa mereka bukan bagian dari konflik fisik namun tetap akan menjadi bagian dari solusi politik. Pada akhirnya, kedaulatan energi Eropa di tahun 2026 akan bergantung pada keberanian Brussel dalam merombak peta logistik dunia yang selama ini didominasi oleh titik-titik panas militer.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
