CIKARANG, POSNEWS.CO.ID – Laut yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga pesisir Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, kini berubah menjadi sumber keresahan.
Dugaan pencemaran laut membuat hasil tangkapan nelayan merosot tajam. Bahkan, sebagian nelayan terpaksa meninggalkan profesinya demi menyambung hidup.
Merespons kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi langsung menggunakan fungsi pengawasan untuk menelusuri dugaan pencemaran di perairan Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, mengatakan pencemaran tidak hanya terjadi di Tarumajaya.
Namun, wilayah itu menjadi sorotan karena dampaknya paling besar terhadap kehidupan nelayan, terutama pembudidaya kerang.
“Pencemaran juga terjadi di sejumlah titik pesisir. Namun, Tarumajaya menjadi perhatian karena dampaknya membuat banyak nelayan kehilangan mata pencaharian,” kata Aria di Cikarang, Sabtu (27/6/2026).
DPRD Panggil DLH dan Perusahaan
Sebagai langkah awal, DPRD akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan mengenai pengawasan lingkungan di kawasan pesisir.
Selanjutnya, DPRD juga akan meminta klarifikasi dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar Tarumajaya terkait dugaan pembuangan limbah ke laut.
Aria menegaskan, dugaan pencemaran tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengarah pada kejahatan lingkungan.
Meski kewenangan pengelolaan laut berada di pemerintah provinsi dan pusat, DPRD memastikan tetap mengawasi aktivitas perusahaan di daratan yang memiliki saluran pembuangan menuju laut.
Selain itu, DPRD bersama instansi terkait akan menelusuri perusahaan di sekitar pesisir untuk mengidentifikasi sumber pencemaran dan mempercepat pemulihan lingkungan.
DLH Minta Warga Aktif Melapor
Di sisi lain, DLH Kabupaten Bekasi mengajak masyarakat melaporkan dugaan pencemaran melalui SP4N-LAPOR!.
Juru Bicara DLH Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, mengatakan laporan masyarakat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyelidikan.
“Laporan masyarakat menjadi dasar kami melakukan tindak lanjut dan memperkuat pembuktian,” ujarnya.
Air Laut Menghitam, Kerang Menghilang
Sementara proses penyelidikan berlangsung, nelayan mengaku kondisi laut terus memburuk sejak Mei 2026.
Air laut berubah lebih gelap dan mengeluarkan bau menyengat. Mereka menduga limbah industri telah merusak ekosistem laut hingga mematikan habitat kerang, komoditas utama yang selama ini menjadi sumber penghasilan warga.
Nelayan Samsur (58) mengaku hasil tangkapan kerang turun hingga 70 persen.
Jika sebelumnya ia mampu membawa pulang puluhan ember kerang setiap hari, kini beberapa ember saja sulit diperoleh.
“Kondisi laut sekarang yang paling parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya tetap bertahan karena hanya mencari kerang yang saya bisa,” katanya.
Banyak Nelayan Beralih Profesi
Dampak pencemaran tidak hanya dirasakan di laut, tetapi juga menghantam perekonomian keluarga nelayan.
Dari sekitar 60 nelayan pemburu kerang, kini hanya belasan yang masih bertahan. Selebihnya beralih menjadi buruh harian, pemulung, hingga pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Nelayan lainnya, Sarman (52), mengatakan persoalan terbesar bukan kenaikan harga kebutuhan pokok, melainkan hilangnya sumber penghidupan akibat rusaknya laut.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga pemerintah pusat segera mengambil langkah nyata untuk mengungkap penyebab pencemaran dan memulihkan ekosistem pesisir.
“Kami berharap pemerintah segera turun tangan. Laut ini sumber hidup kami. Kalau laut rusak, kami kehilangan masa depan,” ujarnya. **
Editor : Hadwan












