DPR Usulkan Penurunan PPN dari 11% ke 10% untuk Ringankan Beban Masyarakat

Senin, 1 September 2025 - 08:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Misbakhun menekankan bahwa penurunan PPN dapat mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga daya beli di tengah kondisi ekonomi saat ini. (Dok-Istimewa)

Misbakhun menekankan bahwa penurunan PPN dapat mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga daya beli di tengah kondisi ekonomi saat ini. (Dok-Istimewa)

JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengusulkan penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 10 persen sebagai langkah nyata untuk meringankan beban masyarakat.

Misbakhun menegaskan, kebijakan fiskal ini penting agar rakyat kecil benar-benar merasakan keringanan, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan penderitaan masyarakat.

“Sebuah keinginan Bapak Presiden yang sederhana, namun memiliki makna dan tujuan mulia. Harus ada kebijakan agar beban pajak rakyat kecil lebih ringan saat ini,” ujar Misbakhun, Minggu (31/8/2025).

Ketua Umum Depinas Soksi ini menambahkan bahwa konsumsi masyarakat harus dijaga agar daya beli tetap kuat. Oleh karena itu, DPR siap mendukung setiap kebijakan yang dapat mempertahankan kekuatan konsumsi rakyat.

Selain itu, Misbakhun mengusulkan agar beberapa produk turunan pertanian yang sudah dikenai PPN diberi tarif delapan persen. Langkah ini sekaligus memperkuat hilirisasi dan mendukung industrialisasi sektor pertanian.

Baca Juga :  BPBD DKI & TNI-AU Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 21 Agustus

“Itu bisa menguatkan hilirisasi dan industrialisasi sektor pertanian. Langkah ini pasti memberi dampak tekanan pada penerimaan negara,” kata Misbakhun.

Namun, ia menilai penurunan PPN dari 11 persen menjadi 10 persen tidak akan berdampak signifikan karena pengurangan ini dapat tertutupi oleh kenaikan volume transaksi ekonomi.

“Tarif PPN yang lebih rendah akan mendorong konsumsi masyarakat dan permintaan barang. Kondisi ini juga ikut mendongkrak produktivitas di sektor riil,” pungkasnya. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Suyudi Ancam Pidanakan Polisi dan Pegawai BNN Pakai Vape Berisi Narkotika
Polri Larang Vape untuk Seluruh Personel, Pelanggar Terancam Sanksi
Pigai Perintahkan Kanwil HAM Periksa Penggeledahan Ponpes Sukoharjo
Banjir Mulai Terjadi di Sejumlah Daerah, Ini 8 Langkah BNPB Hadapi Musim Hujan
Beras Subsidi Diduga Dijual Premium, Amran: Petani dan Konsumen Dikhianati
Banjir Rob Mengancam 15 Provinsi, Kenali Wilayah dan Cara Mengantisipasinya
Poliran, Program Kapolri Bantu Pengangguran Mendapat Pekerjaan
Heboh Teh Kemasan Karton Berbusa Saat Demo, Ini Langkah Tegas BPOM

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 19:32 WIB

Kapolri Suyudi Ancam Pidanakan Polisi dan Pegawai BNN Pakai Vape Berisi Narkotika

Senin, 2 November 2026 - 08:32 WIB

Polri Larang Vape untuk Seluruh Personel, Pelanggar Terancam Sanksi

Minggu, 1 November 2026 - 19:38 WIB

Pigai Perintahkan Kanwil HAM Periksa Penggeledahan Ponpes Sukoharjo

Minggu, 1 November 2026 - 15:31 WIB

Banjir Mulai Terjadi di Sejumlah Daerah, Ini 8 Langkah BNPB Hadapi Musim Hujan

Minggu, 1 November 2026 - 13:46 WIB

Beras Subsidi Diduga Dijual Premium, Amran: Petani dan Konsumen Dikhianati

Berita Terbaru

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
(Posnews/Kominfo)

JABODETABEK

Pramono Datangi 44 Kecamatan, Tak Mau Hanya Terima Laporan

Senin, 2 Nov 2026 - 19:12 WIB