SURABAYA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah mempercepat digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan tidak ada warga miskin dan rentan yang terlewat dari bantuan negara.
Melalui sistem data terintegrasi, pemerintah ingin menyalurkan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan menutup celah kesalahan pendataan.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan digitalisasi Perlinsos menjadi langkah penting agar negara mampu mengenali kondisi masyarakat secara lebih akurat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika warga memang berhak menerima bantuan, jangan sampai ada yang terlewat,” kata Fifi saat sosialisasi Perlinsos di Surabaya, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, sistem digital akan membantu pemerintah memetakan kondisi sosial masyarakat secara lebih cepat sehingga bantuan dapat langsung menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Warga Diminta Waspadai Penipuan Bansos
Di tengah percepatan digitalisasi, Fifi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.
Ia meminta warga tidak memberikan data pribadi, kode OTP, PIN, maupun kata sandi kepada pihak mana pun.
“Jangan percaya kepada oknum yang meminta uang atau menjanjikan percepatan pencairan bantuan,” tegasnya.
Ratusan Ribu Warga Surabaya Belum Masuk Pemetaan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengungkapkan pemerintah tengah menyatukan berbagai basis data nasional seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE menjadi satu sistem terpadu.
Langkah ini dilakukan agar kebijakan bantuan sosial benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Robben menyebut masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum masuk klaster desil kesejahteraan. Akibatnya, sebagian warga berpotensi belum terjangkau program bantuan dan pemberdayaan pemerintah.
“Semakin akurat data, semakin tepat pula intervensi pemerintah,” ujarnya.
Portal Perlinsos Percepat Verifikasi Penerima Bantuan
Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftar secara mandiri melalui sistem digital.
Platform tersebut terhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga sehingga proses verifikasi berlangsung lebih cepat dan transparan.
“Portal Perlinsos mempercepat pendaftaran dan verifikasi melalui integrasi data antarlembaga,” jelas Rahmat.
Surabaya Jadi Daerah Percontohan
Pemerintah menetapkan Surabaya sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Program Digitalisasi Perlinsos di Indonesia.
Sebelum uji coba dimulai, Pemkot Surabaya telah menyiapkan sosialisasi, pelatihan petugas, hingga penguatan agen Perlinsos di lapangan.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan sistem bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan inklusif sehingga seluruh warga yang berhak dapat menerima manfaat tanpa terlewat. **
Editor : Hadwan
