CNN, MS NOW, dan Politico Gugat Pemerintahan Donald Trump

Rabu, 23 September 2026 - 10:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Donald Trump menegur wartawan CNN di PBB di tengah perselisihan hukum larangan media Gedung Putih. Simak rincian kasus dan reaksi pers. Dok: Istimewa.

Donald Trump menegur wartawan CNN di PBB di tengah perselisihan hukum larangan media Gedung Putih. Simak rincian kasus dan reaksi pers. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, WASHINGTON – CNN MS NOW dan Politico menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump ke pengadilan pada Senin.

Ketiga media massa menuntut pemerintah atas pencabutan akses meliput di Gedung Putih.

Gugatan Tiga Media Utama terhadap Pemerintahan Trump

Gedung Putih menonaktifkan kartu akses pers para wartawan tiga media tersebut sejak Sabtu lalu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Donald Trump menuding CNN MS NOW dan Politico menyebarkan berita bohong.

Ketiga organisasi media menilai tindakan Trump melanggar Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.

Baca Juga :  Pengadilan Batalkan Kebijakan Tarif Global Donald Trump

Mereka menegaskan bahwa pemerintah tidak berhak mengatur atau membatasi liputan media independen.

Wakil Presiden JD Vance membela keputusan Trump dan menyebut laporan media sebagai propaganda.

Dampak Pemblokiran dan Penghentian Liputan TV Pool

Pemblokiran ini mengganggu kerja tim liputan bersama atau TV pool di Gedung Putih.

Tim TV pool menghentikan liputan resmi acara presiden karena pemblokiran terhadap CNN.

Para jurnalis kini melakukan siaran langsung dari luar kompleks Gedung Putih.

Pihak Gedung Putih menegaskan bahwa akses meliput merupakan hak istimewa pemerintah semata.

Baca Juga :  Drone Ukraina Hanguskan Gudang Wildberries di Rusia

Kasus hukum ini kini berada di tangan Hakim Distrik AS Timothy Kelly.

Rekam Jejak Perselisihan Trump dengan Media Massa

Langkah ekstrem ini memperpanjang perselisihan panjang antara Donald Trump dan media massa.

Sebelumnya pemerintah Trump juga membatasi akses kantor berita Associated Press dari Gedung Putih.

Lembaga Knight First Amendment Institute memberikan dukungan penuh terhadap gugatan ketiga media.

Komunitas pers internasional mengkhawatirkan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Amerika Serikat.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengulas Arah Kebijakan
Thomas Massie Mengajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth
Demokrat Berjanji Batasi Kebijakan Trump Pasca Kemenangan
Partai Demokrat Kuasai Majelis Kongres dan Kalahkan Republik
Jepang Pertimbangkan Bantuan Untuk Mahkamah Internasional
Donald Trump Puji Kemenangan Demokrat dan Salahkan Perang
Partai Demokrat Kuasai Kongres Amerika Serikat, Hentikan Agenda
Pasukan Rusia Bom Sekolah Di Zaporizhzhia, 24 Tewas

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 06:42 WIB

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengulas Arah Kebijakan

Rabu, 11 November 2026 - 05:41 WIB

Thomas Massie Mengajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth

Jumat, 6 November 2026 - 10:12 WIB

Demokrat Berjanji Batasi Kebijakan Trump Pasca Kemenangan

Jumat, 6 November 2026 - 09:40 WIB

Partai Demokrat Kuasai Majelis Kongres dan Kalahkan Republik

Jumat, 6 November 2026 - 09:05 WIB

Jepang Pertimbangkan Bantuan Untuk Mahkamah Internasional

Berita Terbaru

 Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin mengulas peluang reformasi imigrasi bipartisan bersama Partai Demokrat pasca Pemilu Sela 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengulas Arah Kebijakan

Rabu, 11 Nov 2026 - 06:42 WIB

Ilustrasi, Warga membawa payung saat mengantisipasi hujan ringan di wilayah perkotaan.
(Posnews/Kominfo)

JABODETABEK

Cek Titik Wilayah Jabodetabek yang Diguyur Hujan Petir Hari Ini

Rabu, 11 Nov 2026 - 06:10 WIB

Anggota DPR Thomas Massie resmi mengajukan resolusi pemakzulan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pasca kekalahan pemilu sela 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Thomas Massie Mengajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth

Rabu, 11 Nov 2026 - 05:41 WIB