Dana Dipotong Rp15 Triliun, Gubernur Pramono Optimis Jakarta Jalan Terus

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak gentar meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

Ia memastikan pembangunan Jakarta tetap berjalan, dengan semangat optimisme dan langkah pembiayaan kreatif.

Pemotongan DBH membuat APBD DKI Jakarta anjlok dari Rp95 triliun menjadi sekitar Rp79 triliun. Meski begitu, Pramono menegaskan Jakarta tak boleh berhenti membangun.

“Anggaran memang turun, tapi semangat kita tidak. Kami tetap harus dengan senyum dan optimisme membangun Jakarta,” ujar Pramono di Balai Kota, Senin (6/10/2025).

Untuk menutupi kekurangan dana, Pemprov DKI menyiapkan pembiayaan kreatif dan kemitraan strategis.

Pemprov DKI akan membiayai sejumlah proyek melalui skema Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).

“Proyek-proyek bisa dikerjakan lewat kemitraan strategis. Kita manfaatkan dana KLB, SLF, hingga SP3L,” tegas Pramono.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu proyek yang tetap jalan adalah TOD Dukuh Atas. Pramono memastikan pembangunan itu tidak memakai dana APBD, melainkan lewat kerja sama publik-swasta.

Ia juga menyinggung perlunya mengkaji ulang subsidi besar sektor transportasi. “Subsidi per orang bisa sampai Rp15 ribu. Semua akan kita evaluasi,” katanya.

Tidak Akan Mengganggu Program

Pramono memastikan pemotongan APBD tidak akan mengganggu program prioritas warga, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Kami fokus pada efisiensi dan realokasi. Tapi yang menyentuh langsung rakyat, tak boleh dikurangi,” tegasnya.

Efisiensi akan dilakukan pada perjalanan dinas dan anggaran nonprioritas. “Belanja makan-minum dan kegiatan seremonial akan kami tekan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menambahkan bahwa Pemprov sedang menata ulang postur APBD untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

“Kita tetap optimistis menyelenggarakan pemerintahan di tahun 2026. Karena itu, kita harus menciptakan creative financing agar layanan kepada masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.

Suharini memastikan proses reposturing APBD sedang berjalan agar setiap rupiah anggaran tersalurkan sesuai prioritas pembangunan.

“Sekarang fokus kami adalah menata ulang APBD sesuai kebutuhan dan prioritas utama,” tandasnya. (red)