Pemerintah Siapkan Perpres Ojol, Tarif dan Perlindungan Mitra Jadi Fokus

Jumat, 24 Oktober 2025 - 20:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Ribuan personel polisi berjaga saat aksi demo ojek online di kawasan Monas dan Kedubes AS, Jakarta Pusat. (Posnews/Ist)

Ilustrasi, Ribuan personel polisi berjaga saat aksi demo ojek online di kawasan Monas dan Kedubes AS, Jakarta Pusat. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Pemerintah akhirnya turun tangan. Aturan baru soal ojek online (ojol) sedang digodok di Istana. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang disiapkan itu, tarif hingga perlindungan sosial bagi para driver bakal diatur ketat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, aturan baru ini akan mengatur tarif, perlindungan sosial, hingga persaingan sehat antar aplikator. Ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan kesejahteraan para mitra ojol.

Baca Juga :  Teologi Ekologis Menag Nasaruddin Ingatkan Umat, Jaga Alam atau Kita yang Binasa

“Draft Perpres sudah kami pelajari, dan kini sedang dikomunikasikan dengan semua pihak. Pemerintah mencari solusi terbaik agar semua kepentingan terakomodasi,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, penyusunan regulasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan, perlindungan terhadap mitra ojol menjadi prioritas utama dalam aturan tersebut.

“Iya, fokusnya perlindungan bagi teman-teman ojol,” tegasnya.

Sebagai langkah percepatan, ia menyebut Perpres dipilih karena proses penyusunannya lebih cepat dibanding peraturan lainnya.

Baca Juga :  Ratusan Pasien Cuci Darah Terancam Gagal Berobat, PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan

“Kemungkinan besar dalam bentuk Perpres, supaya cepat selesai,” ujarnya.

Prasetyo menargetkan, aturan ojol rampung tahun ini.

“Kami kejar agar selesai secepatnya. Tinggal menyatukan beberapa poin agar semua pihak sepakat,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan perusahaan aplikator ojol guna menyamakan pandangan sebelum aturan diterbitkan.

“Pasti akan ada pertemuan lagi,” tutupnya optimistis. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota
Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya
Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:09 WIB

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota

Minggu, 22 November 2026 - 14:08 WIB

Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Berita Terbaru

Hakim Distrik AS Leonie Brinkema memblokir proyek pembangunan gapura peringatan pemerintahan Donald Trump setinggi 250 kaki tanpa batas. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Kedua Blokir Pembangunan Gapura Peringatan

Minggu, 22 Nov 2026 - 15:10 WIB