Lebih 2 Juta Penerima Bansos Tidak Layak, Verifikasi Lapangan Berjalan

Rabu, 29 Oktober 2025 - 09:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Posnews/Ist)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID Bantuan sosial (bansos) yang selama ini disalurkan pemerintah masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ini terjadi di daerah dan pelosok desa.

Mereka yang mendata paling bawah diduga menjadi biangkerok dengan melakukan nepotisme lebih memilih kerabatnya untuk dapat bansos.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah menemukan lebih dari 2 juta masyarakat tidak layak menerima bantuan sosial (bansos).

Selama lima hari terakhir, tim pemerintah turun langsung ke lapangan dan mengecek nama-nama penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria.

Baca Juga :  Logam Tanah Jarang: Harta Karun Masa Depan yang Lebih Strategis dari Emas

“Hasil per hari ini sudah lebih 2 juta orang yang tidak layak menerima bansos,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Verifikasi dilakukan langsung oleh pendamping sosial dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pendamping kami turun ke lapangan, didukung sumber daya pemerintah daerah, untuk memastikan data sesuai fakta,” ujar Gus Ipul.

Langkah ini penting, karena terdapat lebih dari 15 juta penerima baru yang datanya masih perlu divalidasi agar bansos tepat sasaran.

Baca Juga :  Data Analytics: Bagaimana Angka Mengubah Cara Kita Menonton Olahraga

“Nah, ini terus kita lakukan. Data penerima baru perlu dipastikan kebenarannya,” tegas Gus Ipul.

Mensos juga mengapresiasi kerja sama aktif pemerintah daerah dalam proses verifikasi dan validasi data.

“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang bekerja baik, sehingga data balikan cepat kami peroleh,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan, seluruh upaya ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Data balikan ini sangat penting untuk diteruskan ke BPS guna verifikasi dan validasi lebih lanjut,” pungkasnya. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Marty Makary Mundur dari Jabatan Kepala di Tengah Tekanan Politik
Senator Republik Ragukan Rencana Keamanan Gedung Putih
Kemlu RI Update Tragedi Kapal WNI di Malaysia: 23 Selamat, Pencarian Masih Berlanjut
KemenHAM–BNNP DKI Kolaborasi Tangani Narkoba di Manggarai, Perkuat Program Kampung REDAM
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jabodetabek Saat Libur Kenaikan Yesus Kristus
Trump Tegaskan Tak Butuh Bantuan China Akhiri Perang Iran
ART di Bekasi Curi Emas Majikan 50 Gram, Uangnya Diduga untuk ‘Pengganda Uang Gaib’
Mendag Pastikan Harga Sembako Stabil, MinyaKita di Jawa-Sumatra Sesuai HET Rp15.700 per Liter

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 08:38 WIB

Marty Makary Mundur dari Jabatan Kepala di Tengah Tekanan Politik

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:34 WIB

Senator Republik Ragukan Rencana Keamanan Gedung Putih

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:20 WIB

Kemlu RI Update Tragedi Kapal WNI di Malaysia: 23 Selamat, Pencarian Masih Berlanjut

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:08 WIB

KemenHAM–BNNP DKI Kolaborasi Tangani Narkoba di Manggarai, Perkuat Program Kampung REDAM

Kamis, 14 Mei 2026 - 06:51 WIB

BMKG Prediksi Hujan Guyur Jabodetabek Saat Libur Kenaikan Yesus Kristus

Berita Terbaru

Guncangan otoritas kesehatan. Kepala FDA Marty Makary mengundurkan diri setelah setahun menjabat, meninggalkan lembaga tersebut dalam ketidakpastian di tengah perselisihan mengenai kebijakan rokok elektrik dan tinjauan obat-obatan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Marty Makary Mundur dari Jabatan Kepala di Tengah Tekanan Politik

Kamis, 14 Mei 2026 - 08:38 WIB

Para senator Republik menuntut rincian lebih dalam atas usulan anggaran $1 miliar dari Secret Service, termasuk dana $220 juta guna mengamankan ruang dansa baru Presiden Donald Trump. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Senator Republik Ragukan Rencana Keamanan Gedung Putih

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:34 WIB