Lebih 2 Juta Penerima Bansos Tidak Layak, Verifikasi Lapangan Berjalan

Rabu, 29 Oktober 2025 - 09:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Posnews/Ist)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID Bantuan sosial (bansos) yang selama ini disalurkan pemerintah masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ini terjadi di daerah dan pelosok desa.

Mereka yang mendata paling bawah diduga menjadi biangkerok dengan melakukan nepotisme lebih memilih kerabatnya untuk dapat bansos.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah menemukan lebih dari 2 juta masyarakat tidak layak menerima bantuan sosial (bansos).

Selama lima hari terakhir, tim pemerintah turun langsung ke lapangan dan mengecek nama-nama penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria.

Baca Juga :  Kemensos Tangguhkan Bansos 1,49 Juta KPM Diduga Terlibat Judi Online

“Hasil per hari ini sudah lebih 2 juta orang yang tidak layak menerima bansos,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Verifikasi dilakukan langsung oleh pendamping sosial dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat.

Pendamping kami turun ke lapangan, didukung sumber daya pemerintah daerah, untuk memastikan data sesuai fakta,” ujar Gus Ipul.

Langkah ini penting, karena terdapat lebih dari 15 juta penerima baru yang datanya masih perlu divalidasi agar bansos tepat sasaran.

Baca Juga :  Kapolres Metro Bekasi Pimpin Langsung Gaktiblin: Tegaskan Disiplin sebagai Pilar Utama Profesionalisme Polri

“Nah, ini terus kita lakukan. Data penerima baru perlu dipastikan kebenarannya,” tegas Gus Ipul.

Mensos juga mengapresiasi kerja sama aktif pemerintah daerah dalam proses verifikasi dan validasi data.

“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang bekerja baik, sehingga data balikan cepat kami peroleh,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan, seluruh upaya ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Data balikan ini sangat penting untuk diteruskan ke BPS guna verifikasi dan validasi lebih lanjut,” pungkasnya. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Empat Perusahaan Diselidiki, Pemerintah Ancam Cabut Izin Pelaku Karhutla
Duka Gempa NTT, 87 Orang Meninggal dan 150 Ribu Warga Mengungsi
Karhutla Kalimantan Membara, Prabowo Perintahkan Penindakan Tegas
Kampus Bukan Pasar: KPK Bongkar Dugaan Transaksi Rp650 Juta di Unsoed
Terios Diduga Rusak Usai Servis, Pemilik Minta Bengkel Resmi Daihatsu Bertanggung Jawab
Modus Narkoba Makin Licin! BNN Dorong Vape Dilarang Total di Indonesia
Rektor Unsoed Diciduk KPK, 14 Orang Diboyong Dugaan Korupsi Mahasiswa Baru
Alarm Laut Indonesia! 601 Operasi SAR, 239 Orang Meninggal

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 19:38 WIB

Empat Perusahaan Diselidiki, Pemerintah Ancam Cabut Izin Pelaku Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 19:25 WIB

Duka Gempa NTT, 87 Orang Meninggal dan 150 Ribu Warga Mengungsi

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 14:12 WIB

Karhutla Kalimantan Membara, Prabowo Perintahkan Penindakan Tegas

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 09:18 WIB

Kampus Bukan Pasar: KPK Bongkar Dugaan Transaksi Rp650 Juta di Unsoed

Jumat, 21 Agustus 2026 - 21:22 WIB

Terios Diduga Rusak Usai Servis, Pemilik Minta Bengkel Resmi Daihatsu Bertanggung Jawab

Berita Terbaru

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung . (Posnews/Kominfo)

JABODETABEK

Parkir Mobil di Jakarta Bisa Rp60 Ribu per Jam? Ini Kata Pramono

Minggu, 23 Agu 2026 - 11:57 WIB

Kebakaran melanda rumah tradisional di Kampung Adat Sade Lombok Tengah. (Posnews/Ist)

DAERAH

Kobaran Api Hantam Sade, Warisan Budaya Sasak dalam Ancaman

Minggu, 23 Agu 2026 - 07:32 WIB