POSNEWS – Akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta masih menjadi sorotan publik.
Masih banyak warga yang seharusnya berhak menerima bansos, namun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Salah satu sorotan tajam disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Kevin Wu.
Kevin mengaku menemukan masih banyak pelajar yang berhak dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, namun belum terdaftar dalam Data DTKS.
Sorotan ini disampaikan Kevin menyusul pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Dalam APBD 2026, alokasi dana bansos mencapai Rp 4,6 triliun, di mana sekitar Rp 3,3 triliun diperuntukkan bagi KJP Plus.
Dalam kunjungannya ke Jakarta Barat untuk berdialog dengan masyarakat, Kevin Wu mendapati banyak aduan terkait ketidakmerataan penerima bansos.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika turun bertemu dengan masyarakat, saya menemukan masih ada banyak warga Jakarta yang ternyata masih belum memeroleh bansos dari Pemprov DKI,” ujar Kevin dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).
“Padahal, banyak warga yang masuk dalam kriteria sebagai penerima bansos itu berhak untuk mendapatkannya,” lanjutnya.
Kevin menegaskan bahwa kendala utama di lapangan adalah ketidaksesuaian dan kelambatan pembaruan DTKS.
Banyak warga yang mengadu belum masuk dalam data tersebut, padahal secara ekonomi mereka sangat membutuhkan.
“Banyak warga yang mengadu belum masuk ke dalam DTKS, padahal mereka seharusnya berhak untuk menerima bansos dari Pemprov DKI,” tegasnya.
“Ini persoalan serius yang diakibatkan oleh masih kurangnya pendataan di lapangan. Hal itu menyebabkan banyak warga akhirnya tidak terdaftar sebagai penerima bansos,” sambungnya.
Sebagai anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan, Kevin Wu mendesak Pemprov DKI Jakarta agar bersikap lebih proaktif dan responsif dalam mengatasi masalah data ini.
Selama ini, proses pengajuan atau pengecekan data DTKS dilakukan secara mandiri oleh warga dengan mendatangi Pendamping Sosial (Pedamsos) di Kelurahan masing-masing.
Kevin mengusulkan agar alur ini dibalik. “Bagaimana kalau alur ini kita balik, jadi Pemprov DKI yang menjemput bolanya,” usul Kevin.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengusulkan agar pihak Kelurahan, alih-alih menunggu warga datang, harusnya turun langsung ke masyarakat.
Tujuannya adalah melakukan pengecekan rutin untuk menemukan warga yang belum terdaftar dalam DTKS, meskipun mereka memenuhi persyaratan.
Apalagi, saat ini Pemprov DKI tengah mengembangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang seharusnya mampu mendaftarkan warga penerima bansos secara otomatis.
“Terlebih, sekarang sudah ada DTSEN yang seharusnya mendaftar warga-warga penerima bansos secara otomatis,” tegasnya.
Kevin mengingatkan Pemprov DKI bahwa kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Oleh karena itu, akurasi data penerima bansos adalah kunci untuk memastikan program kesejahteraan sosial berjalan dengan baik.
“Kita harus ingat, masyarakat sedang tidak hidup dalam kondisi perekonomian yang baik-baik saja. Maka, Pemprov DKI harus serius dalam memastikan warganya bisa hidup secara sejahtera,” tegasnya.
Kevin mendesak Pemprov DKI lebih serius lagi dalam memastikan data penerima bansos memang layak dan tepat sasaran.
“Itu bisa dimulai dengan memastikan bahwa data-data yang menyangkut penerima bansos selalu ter-update, lengkap, dan akurat,” pungkasnya. (*)
