Demo BEM Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Desak Copot Menteri Bermasalah

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demo besar-besaran di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

BEM SI mengusung 17 tuntutan keras dalam aksinya kali ini. Salah satunya, mereka mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot para menteri bermasalah di Kabinet Merah Putih.

“Kami menuntut evaluasi total terhadap kinerja para menteri, terutama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan. Mereka gagal melindungi lingkungan, abai terhadap rakyat, dan lemah dalam penegakan HAM,” tegas Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, Senin (20/10/2025).

Selain desakan pencopotan menteri, mahasiswa juga menolak pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat, lingkungan, dan demokrasi.

Mereka menegaskan bahwa proses legislasi harus transparan dan partisipatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aksi dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB, namun hingga 13.30 WIB, massa belum tiba di lokasi. Polisi sudah menyiagakan personel di sekitar kawasan Monas untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

17 Tuntutan BEM SI

1. Evaluasi total program MBG.
2. Bebaskan seluruh tahanan aksi.
3. Hentikan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap rakyat.
4. Copot menteri bermasalah di Kabinet Merah Putih.
5. Reformasi total lembaga legislatif.
6. Evaluasi sistem pendidikan nasional dan realisasikan 20% APBN untuk pendidikan.
7. Jamin kesejahteraan tenaga pendidik.
8. Evaluasi anggaran pertahanan dan keamanan.
9. Bubarkan komando teritorial.
10. Tolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU.
11. Perkuat implementasi UU TPKS dan pendidikan moral.
12. Sahkan RUU Pro-Rakyat (Perampasan Aset, PPRT, Masyarakat Adat).
13. Hentikan eksploitasi tambang perusak lingkungan.
14. Tolak food estate dan wujudkan kedaulatan pangan.
15. Putus hubungan diplomatik dengan negara penolak kemerdekaan Palestina.
16. Edukasi menyeluruh sebelum pelaksanaan WPR.  
17. Awasi ketat program koperasi desa. (red)