Diplomasi yang Retak: Marco Rubio Bantah Klaim Zelenskyy Soal Syarat Penyerahan Donbas

Sabtu, 28 Maret 2026 - 16:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menlu AS Marco Rubio menemui para pemimpin monarki Teluk untuk meredam kekhawatiran atas konsesi ekonomi Amerika Serikat. Dok: Istimewa.

Menlu AS Marco Rubio menemui para pemimpin monarki Teluk untuk meredam kekhawatiran atas konsesi ekonomi Amerika Serikat. Dok: Istimewa.

PRANCIS, POSNEWS.CO.ID – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, meluncurkan kritik tajam terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada hari Jumat. Rubio membantah keras tuduhan bahwa Washington mendesak Kyiv untuk menyerahkan wilayah Donbas demi mendapatkan jaminan keamanan.

Dalam konteks ini, pernyataan Rubio muncul di sela-sela pertemuan Group of Seven (G7) di Prancis. Ia merespon wawancara Zelenskyy sebelumnya yang mengeklaim bahwa jaminan keamanan AS bersifat bersyarat pada pelepasan kontrol atas wilayah timur Ukraina.

Rubio: “Itu Adalah Kebohongan”

Rubio secara eksplisit menyebut klaim Zelenskyy sebagai informasi yang tidak benar. “Itu bohong. Sangat disayangkan ia mengatakan hal tersebut karena ia tahu itu tidak benar,” ujar Rubio kepada wartawan. Oleh karena itu, Amerika Serikat berupaya meluruskan bahwa posisi Washington tetap sebagai mediator yang netral.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Rubio, Amerika Serikat hanya meneruskan tuntutan resmi dari pihak Rusia kepada Ukraina. Dalam hal ini, Rusia memang bersikeras meminta seluruh wilayah Donbas sebagai pangkalan strategis masa depan. Namun, Rubio menegaskan bahwa AS tidak mengadvokasi atau memaksa Ukraina untuk menerima syarat tersebut.

Baca Juga :  Terobosan Kapolri! Patroli Maung Presisi Polda Banten Siap Buru Penjahat di Titik Rawan 24 Jam Nonstop

Dilema Jalur Tengah dan Kedaulatan Ukraina

Washington memandang peran mereka saat ini adalah menjembatani kepentingan kedua belah pihak yang bertikai. Rubio menyatakan bahwa keputusan mengenai wilayah sepenuhnya berada di tangan rakyat Ukraina. “Kami tidak pernah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menerimanya atau meninggalkannya,” tegas Rubio.

Meskipun demikian, perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya keretakan komunikasi antara Gedung Putih dan kantor kepresidenan Ukraina. Pihak Kyiv hingga saat ini menolak memberikan komentar tambahan mengenai diskrepansi informasi tersebut. Akibatnya, spekulasi mengenai masa depan dukungan AS terhadap integritas wilayah Ukraina semakin memanas di forum internasional.

Krisis Patriot dan Prioritas “America First”

Ketegangan diplomatik ini diperparah oleh isu logistik persenjataan. Laporan media menyebutkan bahwa Amerika Serikat mulai memindahkan rudal pertahanan udara Patriot dari Eropa menuju Timur Tengah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi AS dalam perang melawan Iran.

Baca Juga :  Efek Trump Guncang Honduras: Kandidat Konservatif Unggul, Partai Kiri Tumbang

Zelenskyy memperingatkan bahwa Ukraina “pasti” akan menghadapi kelangkaan sistem pertahanan udara akibat pergeseran fokus Washington. Menanggapi hal tersebut, Rubio menegaskan prinsip “America First” dalam kebijakan pertahanan. “Jika kami membutuhkan sesuatu untuk Amerika, kami akan menyimpannya untuk Amerika terlebih dahulu,” ujar Rubio. Meskipun demikian, ia mengeklaim bahwa secara resmi belum ada pembatalan penjualan senjata yang ditujukan untuk Ukraina hingga saat ini.

Kesimpulan: Menanti Kepastian di Meja Perundingan

Masa depan perang Ukraina kini terjepit di antara tuntutan kaku Moskow dan pergeseran prioritas militer Washington. Pada akhirnya, keberhasilan gencatan senjata akan bergantung pada kemampuan diplomat untuk menemukan titik temu yang tidak mengorbankan kedaulatan Kyiv.

Dengan demikian, dunia kini memantau apakah Amerika Serikat mampu menyeimbangkan peran mereka sebagai polisi dunia di Timur Tengah sembari tetap menjaga komitmen keamanan di Eropa Timur. Krisis informasi antara Rubio dan Zelenskyy ini menjadi sinyal bahwa diplomasi di tahun 2026 berada dalam fase yang sangat rapuh.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Korea Utara Kecam Rencana Peningkatan Anggaran Pertahanan
Hong Kong Vonis Bersalah 2 Pemimpin Peringatan Tiananmen
Kanada Lolos dari Tarif 50 Persen Usai Kesepakatan Dagang
Uni Emirat Arab Putus Perdagangan dengan Iran
Ukraina Angkat Yevhenii Khmara Sebagai Menhan Baru
Presiden AS Donald Trump Pamer Pembangunan Helipad
Donald Trump Jadwalkan Pertemuan dengan Kim Jong Un
PM Israel Benjamin Netanyahu Targetkan Turki di Suriah

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 15:25 WIB

Korea Utara Kecam Rencana Peningkatan Anggaran Pertahanan

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 16:59 WIB

Hong Kong Vonis Bersalah 2 Pemimpin Peringatan Tiananmen

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 06:35 WIB

Kanada Lolos dari Tarif 50 Persen Usai Kesepakatan Dagang

Jumat, 21 Agustus 2026 - 15:15 WIB

Uni Emirat Arab Putus Perdagangan dengan Iran

Jumat, 21 Agustus 2026 - 14:06 WIB

Ukraina Angkat Yevhenii Khmara Sebagai Menhan Baru

Berita Terbaru

 Korea Utara mengecam keras rencana kenaikan anggaran pertahanan Jepang sebesar 8,9 triliun yen dan menganggapnya sebagai bentuk persiapan perang agresi. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Korea Utara Kecam Rencana Peningkatan Anggaran Pertahanan

Minggu, 23 Agu 2026 - 15:25 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung . (Posnews/Kominfo)

JABODETABEK

Parkir Mobil di Jakarta Bisa Rp60 Ribu per Jam? Ini Kata Pramono

Minggu, 23 Agu 2026 - 11:57 WIB