WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa negosiasi perdamaian dengan pihak Iran masih belum mencapai titik temu. Hal ini terjadi setelah Washington secara resmi menolak laporan stasiun televisi pemerintah Iran mengenai draf kesepakatan damai.
Televisi Iran sebelumnya mengeklaim kedua negara telah menyepakati draf pemulihan jalur pelayaran Selat Hormuz dalam waktu sebulan. Namun, Trump membantah klaim sepihak tersebut dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada hari Rabu.
Tuntutan Kesepakatan Sempurna dari Gedung Putih
Trump menjelaskan bahwa Iran memang sangat berniat untuk mengakhiri perang yang mencekik pasokan energi dunia ini. Meskipun demikian, ia menilai poin-poin kesepakatan yang ada saat ini belum memuaskan pihak Washington.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kesepakatan tersebut harus berjalan dengan sangat sempurna,” tegas Trump di hadapan media. Dengan demikian, ia menuntut pembukaan total jalur Selat Hormuz tanpa kontrol tunggal dari negara mana pun.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengonfirmasi adanya sedikit kemajuan dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama AS tetap memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.
Klaim Draf Sepihak dan Blokade Laut
Laporan televisi Iran mengeklaim bahwa draf awal tersebut mengatur pencabutan blokade laut AS terhadap kapal-kapal Iran. Selain itu, militer AS juga wajib menarik mundur pasukannya dari wilayah perairan sekitar Iran.
Akan tetapi, draf tersebut tidak menyinggung masalah pembubaran program nuklir Iran seperti tuntutan utama Washington. Akibatnya, Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang menyebut laporan draf tersebut sebagai fabrikasi total.
Pihak Iran sendiri memilih untuk tidak memberikan komentar resmi terkait bantahan keras dari Gedung Putih tersebut. Di sisi lain, bursa energi global langsung merespons isu draf perdamaian ini secara sensitif. Sebagai contoh, harga minyak dunia sempat merosot sebesar $5\%$ sebelum akhirnya kembali stabil.
Keberadaan Pasukan AS dan Pembahasan Isu Nuklir
Saat ini, militer AS menempatkan sekitar $15.000$ tentara untuk memperketat blokade maritim di sekitar wilayah perairan Iran. Selanjutnya, ribuan personel militer AS juga bersiaga di pangkalan udara wilayah Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Para pejabat pertahanan Iran menginginkan pembahasan isu senjata nuklir berlangsung pada sesi perundingan putaran kedua. Oleh sebab itu, penundaan ini memicu penolakan keras dari para pendukung setia kebijakan luar negeri Trump.
Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung Iran, Ali Bagheri Kani, menegaskan belum ada kesepakatan apa pun yang resmi. “Selama kami belum menyetujui semua isu, kami menganggap tidak ada kesepakatan,” tegas Kani di Moskow.
Perang asimetris ini telah menewaskan ribuan orang dan memicu krisis inflasi energi serta pangan secara global. Maka dari itu, Trump menghadapi tekanan politik domestik yang berat menjelang pemilihan umum paruh waktu mendatang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
