JK Terima Dubes Iran, Prabowo Siap Jadi Mediator Konflik Iran-AS

Selasa, 3 Maret 2026 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jusuf Kalla menerima Duta Besar Iran Mohammad Boroujerdi di kediamannya Jakarta Selatan membahas konflik Iran dan peluang mediasi Indonesia. (Posnews/Ist)

Jusuf Kalla menerima Duta Besar Iran Mohammad Boroujerdi di kediamannya Jakarta Selatan membahas konflik Iran dan peluang mediasi Indonesia. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan itu membahas perkembangan terbaru situasi konflik Iran yang memanas serta membuka peluang Indonesia ikut mendorong perdamaian melalui peran strategis diplomasi aktif.

Dalam pertemuan itu, Boroujerdi memaparkan kondisi terkini di Iran. Ia menjelaskan situasi keamanan yang memburuk, perlawanan rakyat, hingga jatuhnya korban sipil, termasuk anak-anak sekolah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

JK kemudian menegaskan bahwa situasi kemanusiaan menjadi perhatian serius dan membutuhkan respons dunia internasional.

Selanjutnya, JK menyampaikan bahwa Iran berharap dukungan dari negara-negara sahabat, terutama dari komunitas Muslim, termasuk Indonesia.

Menurutnya, masyarakat dan pemerintah Indonesia pada prinsipnya selalu mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Baca Juga :  Prabowo Ingatkan Ancaman Konflik Timur Tengah, Pemerintah Diminta Hemat BBM dan Anggaran

Lebih jauh, JK mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto siap berperan sebagai penengah apabila kedua belah pihak menyetujui.

Namun demikian, ia menekankan bahwa mediasi hanya dapat berjalan efektif jika seluruh pihak yang terlibat membuka ruang dialog.

“Presiden Prabowo siap menjadi penengah. Tetapi tentu saja harus ada persetujuan kedua belah pihak. Ini masih perlu dibicarakan lebih lanjut,” ujar JK.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Teheran.

Kegagalan diplomasi tersebut memicu lonjakan ketegangan yang semakin sulit dikendalikan.

Bahkan, eskalasi konflik memuncak setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu Iran.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Perintahkan Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Secara Total

Hingga kini, aksi balasan masih berlangsung dan menambah kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Kemlu RI pun menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri, menghentikan aksi militer, dan kembali mengedepankan dialog.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog, bahkan bersedia bertolak ke Teheran jika kedua pihak menyetujui mediasi tersebut.

Peningkatan ketegangan ini berpotensi mengguncang stabilitas Timur Tengah dan berdampak pada keamanan global.

Karena itu, Kemlu RI mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak untuk tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi dengan perwakilan RI terdekat. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel
Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS
Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit
Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit
Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish
Standar Baku ISPO: Menakar Kepatuhan Teknis Penanaman Sawit
Revisi UU Polri, Pigai Dorong Kalangan Sipil Isi Jabatan Non-Operasional di Kepolisian
Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:06 WIB

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Juni 2026 - 14:50 WIB

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:42 WIB

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:01 WIB

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:31 WIB

Kejar-kejaran di Bangli, BNN Ringkus Dua WN Rusia Pembawa 7,8 Kg Hashish

Berita Terbaru

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Mengurus Amdal dan IPLC Agar Pabrik Tidak Disegel

Sabtu, 6 Jun 2026 - 16:06 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Perlindungan Tenaga Kerja dalam Rantai Pasok TBS

Sabtu, 6 Jun 2026 - 14:50 WIB

Pilar ekologi hulu kelapa sawit. Pentingnya mematuhi batas kedalaman lahan gambut serta tata kelola air guna menghindari sanksi hukum karhutla. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Aturan Hukum Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:42 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Payung Hukum Pendirian dan Operasional Pabrik Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 12:01 WIB