JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, akan dibongkar karena tidak memenuhi standar akses bagi penyandang disabilitas.
Pemprov DKI memilih mempertahankan JPO yang lebih baru dan meningkatkan seluruh fasilitasnya agar lebih aman, nyaman, dan inklusif.
Keputusan tersebut diambil setelah Pramono meninjau langsung dua JPO yang berdiri berdekatan di kawasan Rasuna Said pada Minggu (9/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari hasil pengecekan, JPO lama dinilai tidak lagi layak karena tidak memiliki lift dan memiliki perbedaan ketinggian akses yang cukup besar dengan area di sekitarnya.
“JPO yang akan kita bongkar benar-benar tidak ramah terhadap disabilitas,” ujar Pramono.
JPO Lama Sulit Diakses Penyandang Disabilitas
Menurut Pramono, ketiadaan lift membuat penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat dengan keterbatasan mobilitas kesulitan menggunakan JPO lama.
Selain itu, elevasi akses yang tidak sejajar semakin menyulitkan pengguna untuk mencapai jembatan tersebut.
Karena itu, Pemprov DKI memutuskan menghapus JPO lama dan memusatkan akses penyeberangan pada JPO yang lebih baru, yang terhubung dengan layanan LRT dan KAI.
Fasilitas Akan Ditingkatkan
Pemprov DKI akan meningkatkan perawatan JPO baru, termasuk memastikan lift berfungsi optimal.
Pramono menegaskan aksesibilitas menjadi prioritas agar warga lebih mudah menggunakan JPO.JPO “Love-Hate Relationship” Jadi Sorotan
Keberadaan dua JPO di Jalan HR Rasuna Said sebelumnya viral di media sosial dan dikenal dengan julukan JPO “Love-Hate Relationship”.
Kedua jembatan berdiri sangat berdekatan dan memiliki fungsi serupa, yakni membantu pejalan kaki menyeberang sekaligus mengakses transportasi umum.
Pramono menyebut JPO lama dibangun pada era 1980-1990-an, sedangkan JPO baru dibangun oleh LRT dan KAI dengan desain lebih modern.
Menurutnya, keberadaan dua JPO dengan fungsi yang hampir sama di lokasi yang berdekatan juga menunjukkan pentingnya perencanaan infrastruktur yang terintegrasi.
Karena itu, Pemprov DKI akan menata ulang kawasan tersebut agar lebih efisien, inklusif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Editor : Hadwan
