Komnas HAM Soroti Kematian Ibu Hamil di Papua, Desak Aparat Usut Tuntas

Senin, 6 Juli 2026 - 06:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. (Posnews/KomnasHAM)

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. (Posnews/KomnasHAM)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak aparat mengusut secara independen dan transparan kasus tewasnya ibu hamil berinisial MD yang tertembak di rumahnya di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Komnas HAM menilai penyelidikan yang objektif penting untuk mengungkap fakta dan memberi keadilan bagi korban serta keluarganya.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah meminta aparat segera mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, pemeriksaan forensik, dan memeriksa para saksi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Komnas HAM mendesak investigasi yang independen, transparan, dan imparsial, tidak semata mengandalkan klaim sepihak dari salah satu pihak yang terlibat kontak senjata,” kata Anis, Minggu (5/7/2026).

Baca Juga :  Tragedi KRL vs Argo Bromo, Prabowo Instruksikan Evaluasi Total Sistem Perkeretaapian

Berdasarkan pemantauan Komnas HAM, insiden itu terjadi pada Kamis malam (2/7/2026) saat kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Distrik Sugapa.

MD dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia akibat terkena tembakan.

Komnas HAM mengecam jatuhnya korban sipil.Β Anis menegaskan setiap orang berhak atas kehidupan dan negara wajib melindungi hak tersebut dalam kondisi apa pun.

“Kematian warga sipil akibat operasi keamanan atau kontak senjata merupakan pelanggaran atas hak hidup yang wajib diusut,” tegasnya.

Komnas HAM Dorong Pemulihan Keluarga Korban

Komnas HAM juga meminta pemerintah memberikan pendampingan psikososial, akses kompensasi, serta membuka akses penyelidikan ke lokasi, keluarga korban, dan dokumen terkait.

Baca Juga :  WOW! Setya Novanto Bebas Bersyarat, Tampil Serba Hitam dengan Jaket Biru dan Pegang Map Biru, Netizen Heboh

Anis menilai kematian MD menunjukkan konflik bersenjata masih mengancam warga sipil.

Karena itu, aparat harus menjalankan proses hukum secara transparan untuk mencegah impunitas.

Desak Hentikan Kontak Senjata

Komnas HAM mendesak semua pihak menghentikan kontak senjata di permukiman warga, mengevaluasi pendekatan keamanan, dan mengedepankan dialog di Papua.

“Kami mendorong pemerintah memfasilitasi dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil Papua untuk menyelesaikan konflik,” ujar Anis.

Komnas HAM berharap investigasi mengungkap penyebab kematian korban dan menyeret pelaku ke proses hukum. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polri Larang Vape untuk Seluruh Personel, Pelanggar Terancam Sanksi
Pigai Perintahkan Kanwil HAM Periksa Penggeledahan Ponpes Sukoharjo
Banjir Mulai Terjadi di Sejumlah Daerah, Ini 8 Langkah BNPB Hadapi Musim Hujan
Beras Subsidi Diduga Dijual Premium, Amran: Petani dan Konsumen Dikhianati
Banjir Rob Mengancam 15 Provinsi, Kenali Wilayah dan Cara Mengantisipasinya
Poliran, Program Kapolri Bantu Pengangguran Mendapat Pekerjaan
Heboh Teh Kemasan Karton Berbusa Saat Demo, Ini Langkah Tegas BPOM
Keren! Model Moderasi Beragama Indonesia Pikat Inggris, Australia, hingga Pakistan

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 08:32 WIB

Polri Larang Vape untuk Seluruh Personel, Pelanggar Terancam Sanksi

Minggu, 1 November 2026 - 19:38 WIB

Pigai Perintahkan Kanwil HAM Periksa Penggeledahan Ponpes Sukoharjo

Minggu, 1 November 2026 - 15:31 WIB

Banjir Mulai Terjadi di Sejumlah Daerah, Ini 8 Langkah BNPB Hadapi Musim Hujan

Minggu, 1 November 2026 - 13:46 WIB

Beras Subsidi Diduga Dijual Premium, Amran: Petani dan Konsumen Dikhianati

Minggu, 1 November 2026 - 06:24 WIB

Banjir Rob Mengancam 15 Provinsi, Kenali Wilayah dan Cara Mengantisipasinya

Berita Terbaru