Komnas Perempuan Minta Maaf soal Pernyataan Kasus YTR Bandung

Senin, 29 Juni 2026 - 11:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner Komnas Perempuan Ratna Batara Munti. (Posnews/Ist)

Komisioner Komnas Perempuan Ratna Batara Munti. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta maaf atas pernyataannya dalam konferensi pers Hari Anti Penyiksaan Internasional pada 26 Juni 2026 yang membahas kasus YTR di Bandung dalam perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT).

Komisioner Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, menegaskan lembaganya tetap mengutamakan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban.

Selain itu, Komnas Perempuan terus mengawal proses hukum agar korban memperoleh keadilan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Komnas Perempuan memahami besarnya perhatian publik terhadap kasus YTR di Bandung. Karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas pernyataan dalam konferensi pers tersebut,” kata Ratna, Senin (29/6/2026).

Ratna menegaskan pembahasan kasus YTR dalam kerangka CAT tidak bertujuan mengurangi beratnya kekerasan yang dialami korban.

Sebaliknya, Komnas Perempuan menilai kasus itu sebagai kekerasan berbasis gender yang sangat ekstrem, sadis, dan kejam serta memenuhi unsur penganiayaan berat.

Baca Juga :  Bikin SKCK Online Lewat POLRI Super App, Tanpa Antre di Kantor Polisi

Korban Alami Disabilitas Permanen

Komnas Perempuan menemukan korban mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan ekonomi yang sangat berat.

Selama penyekapan, pelaku diduga berulang kali memukul korban menggunakan besi dan helm, melukai tubuh korban dengan benda tajam, serta menyulut tubuh korban menggunakan rokok.

Akibat penganiayaan itu, YTR mengalami kebutaan pada kedua mata, kesulitan berjalan, dan infeksi berat pada luka di wajah serta kepala.

Penganiayaan tersebut juga menyebabkan korban mengalami disabilitas permanen.

Selain itu, Komnas Perempuan menemukan dugaan isolasi sosial.

Pelaku diduga memutus komunikasi korban dengan keluarga dan memaksa korban memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada keluarga maupun tenaga medis.

Polisi Dalami Dugaan Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan juga menerima informasi yang mengarah pada dugaan kekerasan seksual selama penyekapan. Saat ini, Polda Jawa Barat masih mendalami dugaan tersebut.

Di sisi lain, Komnas Perempuan mengapresiasi langkah cepat tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Tim medis mencurigai adanya tindak kekerasan setelah menemukan pola luka yang tidak wajar, lalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelamatkan korban dan memulai proses hukum.

Baca Juga :  Kasus Ijazah Palsu Jokowi Berakhir Damai, Eggi Sudjana Berterima Kasih

Soroti Biaya Pengobatan

Komnas Perempuan juga menyoroti kendala pembiayaan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana.

Menurut lembaga itu, regulasi BPJS Kesehatan belum mengakomodasi biaya pengobatan korban sehingga menghambat proses pemulihan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk penanganan medis YTR sekaligus memberikan bantuan jaminan hidup bagi keluarganya.

Desak Penuhi Hak Korban

Komnas Perempuan mendesak seluruh pemangku kepentingan memenuhi hak korban secara menyeluruh.

Hak tersebut meliputi keadilan hukum, pemulihan medis dan psikologis jangka panjang, pemulihan sosial dan ekonomi, serta perlindungan privasi selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Komnas Perempuan meminta media menjaga martabat dan identitas korban dalam setiap pemberitaan.

Komnas Perempuan juga mendukung aparat penegak hukum mengusut seluruh dugaan tindak pidana, termasuk dugaan kekerasan seksual, serta menuntut pelaku sesuai beratnya tindak kekerasan yang dialami korban. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Berita Terbaru

Serangan drone menghantam kapal kargo Rusia Sparta II di Laut Baltik pada 21 November 2026 hingga terbakar dan hanyut. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Drone Hantam Kapal Kargo Rusia Sparta II Hingga Terbakar

Minggu, 22 Nov 2026 - 10:00 WIB

Puluhan ribu penggemar memadati Kota Hanyu, Jepang pada 21 November 2026 untuk bertemu lebih dari 200 karakter maskot lokal yang mempromosikan pariwisata daerah. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Puluhan Ribu Penggemar Padati Festival Ratusan Maskot Lokal

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:48 WIB

Petugas imigrasi bertopeng AS menangkap 2 penumpang di garbarata Bandara Seattle pada 21 November 2026 sehingga menunda penerbangan Alaska. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Petugas Imigrasi Bertopeng Menangkap 2 Penumpang

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:30 WIB