KPK Selidiki Dugaan Korupsi Layanan Haji: Harga Mahal, Fasilitas Jauh dari Masjidil Haram

Jumat, 21 November 2025 - 13:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. (Posnews/KPK)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Orang yang sudah bermental korupsi akan melakukan kecurangan di mana pun ia bekerja. Bahkan ibadah umat Muslim pun bisa ia jadikan sasaran ketika ada kesempatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ini-lah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan korupsi dalam layanan ibadah haji di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Penyidikan ini memanas karena Indonesia diduga membayar harga layanan haji jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain, padahal kualitas yang diterima jemaah justru kalah.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan langsung perbedaan biaya yang bikin alis terangkat.

Baca Juga :  Tragedi Hajatan Berdarah di Purwakarta, Korban Tewas Dihajar Usai Tolak Uang Jatah

“Jemaah haji dari Indonesia ada, Singapura ada, Malaysia ada, Jepang ada. Semua satu hamparan. Tapi harganya beda. Silakan dicek,” ujar Asep dikutip, Jumat (21/11/2025).

Dia menegaskan, biaya layanan haji Indonesia tembus puluhan hingga ratusan juta, jauh di atas negara tetangga.

“Di Indonesia berapa puluh juta, eh berapa ratus juta. Di Singapura berapa puluh juta, di Malaysia berapa puluh juta. Silakan bandingkan,” lanjutnya.

Proses Bidding Diduga Bermasalah

Menurut Asep, seluruh negara memang melakukan bidding untuk layanan terbaik—mulai dari penginapan, katering, hingga transportasi. Harga yang lebih mahal biasanya membuat jemaah makin dekat dengan Masjidil Haram.

Baca Juga :  KPK Sikat Dindik Madiun, Uang Tunai Disita - Kasus Korupsi Maidi Makin Terang

Namun, fakta di lapangan justru berkebalikan.

“Makin dekat ke Masjidil Haram makin mahal. Pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh?” tegas Asep. “Itu yang sedang kita dalami.

Dugaan kuat mengarah pada ketidakwajaran proses pengadaan layanan. KPK menilai ada potensi permainan harga hingga dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji.

Penyidikan kini masuk tahap pendalaman dokumen dan penelusuran aliran biaya. Keputusan selanjutnya bergantung temuan tim investigasi KPK.

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

381 Vape Etomidate Gagal Masuk Kampung Ambon, Bareskrim Tangkap 2 Tersangka
Meterai Palsu Beredar Lintas Pulau, Polda Metro Tangkap 16 Tersangka
Dijanjikan Hidup Layak di China, WNI Malah Jadi Korban Pengantin Pesanan
Korban Gempa Flores Dapat Bantuan Rumah hingga Rp30 Juta, Ini Syaratnya
Kapal Tanzania Dicegat! 2,6 Ton Sabu Cair Dibongkar BNN di Perairan Bengkalis
Kasino Terselubung Batam Terbongkar, 9 Tersangka Digiring ke Bareskrim
Pigai Ingin HAM Jadi Pelajaran Wajib, Bukan Sekadar Bab
Kabar Gembira Driver Ojol, Perpres Perlindungan Ditargetkan Terbit Awal September

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 17:08 WIB

381 Vape Etomidate Gagal Masuk Kampung Ambon, Bareskrim Tangkap 2 Tersangka

Rabu, 19 Agustus 2026 - 16:57 WIB

Meterai Palsu Beredar Lintas Pulau, Polda Metro Tangkap 16 Tersangka

Rabu, 19 Agustus 2026 - 16:07 WIB

Dijanjikan Hidup Layak di China, WNI Malah Jadi Korban Pengantin Pesanan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 08:45 WIB

Korban Gempa Flores Dapat Bantuan Rumah hingga Rp30 Juta, Ini Syaratnya

Rabu, 19 Agustus 2026 - 08:27 WIB

Kapal Tanzania Dicegat! 2,6 Ton Sabu Cair Dibongkar BNN di Perairan Bengkalis

Berita Terbaru

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Posnews/Kominfo)

JABODETABEK

Awan Tak Muncul, Pemprov DKI Tunda Operasi Modifikasi Cuaca

Rabu, 19 Agu 2026 - 15:25 WIB