KABUL, POSNEWS.CO.ID – Otoritas Taliban di Afghanistan meluncurkan kampanye rekonsiliasi bagi warga negaranya yang saat ini terdampar di luar negeri. Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengeklaim bahwa para mantan kolaborator militer Amerika Serikat dapat pulang dengan jaminan keamanan penuh.
Dalam konteks ini, undangan tersebut muncul di tengah laporan rencana relokasi pengungsi ke Afrika oleh Washington. Oleh karena itu, posisi tawar diplomatik di Asia Tengah kini kembali memanas seiring dengan ketidakpastian nasib ribuan orang di pangkalan militer Doha pada tahun 2026.
Klaim Keamanan dari Juru Bicara Taliban
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi, merilis pernyataan resmi pada Sabtu malam. Ia menegaskan bahwa Afghanistan merupakan tanah air bersama bagi seluruh rakyatnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Balkhi, pemerintah mengundang semua pihak untuk kembali dengan penuh kepercayaan diri dan ketenangan pikiran. “Pemerintah memastikan tidak ada ancaman keamanan di Afghanistan,” tegas Balkhi. Ia menambahkan bahwa tidak ada warga yang dipaksa meninggalkan negara karena alasan keamanan. Bahkan, Taliban menyatakan kesiapan guna menjalin komunikasi dengan semua negara untuk memfasilitasi jalur kepulangan yang bermartabat.
Opsi Kongo: Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya
Rencana relokasi ini bermula dari diskusi administrasi Donald Trump untuk mengirim 1.100 pengungsi ke DR Kongo. Koalisi #AfghanEvac melaporkan bahwa pejabat AS mulai mencari opsi “sukarela” guna memindahkan pengungsi yang telah tertahan selama setahun di Qatar.
Namun demikian, para pengungsi di Camp As-Sayliyah memberikan respon yang sangat keras. Mereka menolak keras ide pengiriman ke negara Afrika tersebut. “DR Kongo sedang berada dalam perangnya sendiri. Kami sudah cukup melihat peperangan,” bunyi pernyataan bersama para pengungsi. Akibatnya, rencana ini dianggap bukan sebagai solusi kemanusiaan, melainkan pembuangan ke zona konflik baru yang membahayakan masa depan anak-anak mereka.
Krisis Kesehatan Mental di Camp As-Sayliyah
Kondisi psikologis para pengungsi saat ini berada pada titik nadir. Mereka mengeklaim baru mengetahui rencana pemindahan ke Kongo melalui pemberitaan media, bukan dari informasi resmi pejabat AS.
Dalam hal ini, ketidakpastian status suaka telah memicu gelombang depresi yang mendalam. Banyak pengungsi melaporkan gangguan kesehatan mental akibat hidup dalam limbo birokrasi selama berbulan-bulan. Terlebih lagi, kebijakan Trump yang menghentikan program pemukiman kembali sejak awal 2025 telah memutus harapan mereka untuk memulai hidup baru di Amerika Serikat.
Fakta vs Ketakutan: Risiko Hukuman Mati
Terkait tawaran pulang dari Taliban, para pengungsi menyebutnya sebagai sebuah kepalsuan. Mereka bersikeras bahwa Taliban akan membunuh siapa saja yang terbukti membantu pasukan Amerika selama perang dua dekade.
“Ini bukan sekadar rasa takut, ini adalah fakta,” tegas perwakilan pengungsi. Oleh sebab itu, mereka menyalahkan Washington atas posisi terjepit yang mereka alami saat ini. Amerika Serikat dipandang sebagai alasan utama mengapa mereka tidak bisa pulang ke rumah tanpa risiko kehilangan nyawa. Di sisi lain, DR Kongo terus dirundung pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak yang didukung negara tetangga di wilayah timur.
Menanti Keputusan Departemen Luar Negeri
Masa depan 1.100 sekutu Amerika ini kini bergantung pada revisi kebijakan imigrasi di Washington. Pada akhirnya, kedaulatan moral Amerika Serikat sedang diuji oleh cara mereka memperlakukan orang-orang yang pernah mempertaruhkan nyawa demi kepentingan Pentagon.
Dengan demikian, masyarakat internasional memantau apakah akan ada koridor aman menuju negara ketiga yang lebih stabil. Di tahun 2026 yang penuh gejolak ini, nasib para pengungsi di Doha menjadi simbol dari retaknya janji-janji perlindungan internasional di tengah kebijakan “America First” yang kaku.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
