Meski Dana Transfer Pusat Dipotong, KJP dan KJMU di Jakarta Tetap Berlanjut

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
(Posnews/Kominfo)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Posnews/Kominfo)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak akan menghentikan program prioritas meski pemerintah pusat memangkas dana transfer.

Program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah, tetap berjalan normal.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan KJP dan KJMU sebagai jaring pengaman sosial pendidikan tidak boleh terganggu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya akan berusaha maksimal menjaga keberlangsungan KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta program lain yang menyentuh kepentingan rakyat banyak,” tegas Pramono saat mengunjungi SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga :  Mobil Listrik Bebas Pajak dan Ganjil Genap di Jakarta, Ini Alasan Pramono

Dampak Pemotongan Dana

Pramono mengakui Pemprov DKI sudah menerima pemberitahuan resmi terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diputuskan Badan Anggaran DPR RI untuk efisiensi anggaran nasional.

Ia menegaskan Jakarta harus siap menghadapi kondisi apapun. “DBH dipotong atau tidak, Jakarta tetap jalan,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov DKI langsung menghitung ulang proyeksi anggaran tahun depan. Pramono bahkan menggelar rapat khusus pada Jumat sore pukul 16.00 WIB bersama Kepala Bapenda dan Sekda untuk merumuskan strategi penyesuaian.

Terobosan Pembangunan Jakarta

Selain menjaga program prioritas, Pemprov DKI juga mempercepat pembangunan lewat kebijakan transparansi perizinan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). “Dulu izin KLB bisa tertahan 5 sampai 12 tahun. Sekarang kami buat transparan. Hanya 15 hari, izin harus selesai,” jelas Pramono.

Baca Juga :  Operasi Ketupat 2026 Aman, Polri Hentikan One Way Nasional, 260 Kecelakaan Terjadi

Ia optimistis percepatan ini akan mendorong investasi baru dan mempercepat pembangunan Jakarta meski ada pemangkasan anggaran pusat.

Pramono menegaskan Jakarta tidak boleh berhenti berinovasi. “Dengan transparansi dan percepatan perizinan, kita bisa menggerakkan roda ekonomi sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tandasnya.

Kebijakan ini membuktikan Pemprov DKI tetap berpihak pada rakyat, melindungi pendidikan, serta membuka ruang investasi agar pembangunan Jakarta terus berlanjut. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dinkes DKI: Nakes yang Hina Pasien BPJS Yurizal Bukan Pegawai RSUD
MRT Jakarta Ubah Arus Lalu Lintas Glodok dan Kota Tua Mulai 10 Agustus
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Didominasi Cerah Berawan
Cuaca Hari Ini di Jabodetabek Mayoritas Berawan, Bekasi Capai 34 Derajat
PWI-LS Desak Pemprov DKI Kaji Ulang Status Cagar Budaya Makam Mbah Priok
Air Kali Bekasi Hitam Pekat, DLH Ungkap Dugaan Pencemaran
Modus Janjikan Lolos PJLP SDA Jakut, Warga Mengaku Tertipu Jutaan Rupiah
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Jakarta Cerah, Bogor Berpotensi Hujan

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 14:20 WIB

Dinkes DKI: Nakes yang Hina Pasien BPJS Yurizal Bukan Pegawai RSUD

Jumat, 7 Agustus 2026 - 06:10 WIB

MRT Jakarta Ubah Arus Lalu Lintas Glodok dan Kota Tua Mulai 10 Agustus

Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:54 WIB

BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Didominasi Cerah Berawan

Kamis, 6 Agustus 2026 - 05:57 WIB

Cuaca Hari Ini di Jabodetabek Mayoritas Berawan, Bekasi Capai 34 Derajat

Rabu, 5 Agustus 2026 - 22:13 WIB

PWI-LS Desak Pemprov DKI Kaji Ulang Status Cagar Budaya Makam Mbah Priok

Berita Terbaru

Ilustrasi, Tewas. (Posnews/Ist)

DAERAH

Rebutan Warisan Berujung Maut di Tapanuli Selatan

Jumat, 7 Agu 2026 - 13:22 WIB

Polisi London menahan seorang wanita setelah ia melukai empat pria di kawasan Covent Garden. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Serangan Gunting di Covent Garden London Lukai 4 Orang

Jumat, 7 Agu 2026 - 13:11 WIB

Pemerintah Prancis memberlakukan undang-undang baru yang melarang perusahaan melakukan panggilan telemarketing tanpa persetujuan awal konsumen. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Prancis Melarang Panggilan Telemarketing Tanpa Izin Konsumen

Jumat, 7 Agu 2026 - 12:17 WIB