MOSKOW, POSNEWS.CO.ID – Rusia mengambil langkah drastis dalam memperketat kontrol internet di wilayahnya. Pada Kamis, pemerintah mengumumkan pemblokiran penuh terhadap WhatsApp karena platform tersebut menolak permintaan akses data dari penegak hukum.
Keputusan ini muncul hanya selang beberapa hari setelah regulator internet Rusia membatasi akses ke Telegram. Oleh karena itu, kritikus menilai tindakan ini sebagai bagian dari kampanye besar Moskow untuk memantau aktivitas daring warganya secara lebih mudah.
WhatsApp dan Telegram di Bawah Tekanan
WhatsApp merupakan layanan pesan paling populer di Rusia dengan lebih dari 100 juta pengguna. Namun demikian, ketegangan dengan pemiliknya, Meta, telah meningkat sejak tahun lalu. Pemerintah Rusia menuduh platform ini memfasilitasi aktivitas kriminal dan terorisme.
Di sisi lain, Telegram tetap menjadi saluran utama bagi komunikasi militer dan pernyataan resmi Kremlin. Meskipun demikian, otoritas kini mulai memperlambat akses ke aplikasi buatan Pavel Durov tersebut. Durov sendiri menyebut tindakan ini sebagai upaya paksa untuk menggiring warga menuju aplikasi yang dikendalikan negara demi sensor politik.
Ambisi “Max” Sebagai Super-App Domestik
Rusia kini mempromosikan aplikasi “Max” sebagai solusi pengganti. Raksasa media sosial VK merilis aplikasi ini tahun lalu dengan ambisi meniru kesuksesan WeChat di Tiongkok. Bahkan, pemerintah mewajibkan produsen untuk memasang aplikasi Max pada semua ponsel dan tablet baru sejak September lalu.
Aplikasi Max menawarkan berbagai layanan, mulai dari pesan singkat hingga pemesanan makanan dan layanan pemerintah. Tentu saja, popularitasnya meningkat tajam dengan klaim 75 juta pengguna pada akhir Desember. Namun, banyak warga mengaku terpaksa mengunduh aplikasi ini karena instruksi langsung dari tempat mereka bekerja.
Risiko Pengawasan dan Ketiadaan Enkripsi
Para ahli keamanan siber menyoroti perbedaan teknis yang sangat krusial pada aplikasi Max. Berbeda dengan WhatsApp, Max tampaknya tidak menerapkan enkripsi ujung-ke-ujung. Akibatnya, negara dapat memantau dan menyimpan pesan yang dikirim oleh pengguna tanpa hambatan teknis.
Sarkis Darbinyan dari LSM Roskomsvoboda menyatakan bahwa migrasi ini menciptakan “vakum informasi”. Selain itu, pemerintah dapat dengan mudah membatasi informasi yang mereka anggap tidak layak konsumsi oleh publik. Pada akhirnya, warga Rusia kini terjepit antara kebutuhan komunikasi dan hilangnya ruang privasi digital di tengah konflik yang masih berlangsung di Ukraina.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
